ANTANANARIVO, MADAGASKAR – Gelombang protes massal yang dipicu oleh generasi muda Madagaskar memaksa Presiden Andry Rajoelina meninggalkan ibu kota pada akhir pekan ini. Kejadian dramatis ini menandai puncak ketegangan politik di negara pulau Afrika Timur tersebut, di mana demonstran Gen Z menuntut reformasi mendalam, sementara sebagian pasukan militer memilih bergabung dengan aksi unjuk rasa daripada menjaga loyalitas pada rezim.
Menurut laporan terbaru dari sumber oposisi, Rajoelina terbang keluar dari Madagaskar menggunakan pesawat militer Prancis pada Minggu (12/10/2025), di tengah kekacauan yang melibatkan ribuan pemuda yang memadati jalan-jalan Antananarivo.
Protes ini, yang awalnya bermula dari isu ekonomi dan korupsi, kian membara setelah tuduhan bahwa pemerintahan Rajoelina telah menekan kebebasan berpendapat. Demonstran, mayoritas berusia di bawah 25 tahun, menggunakan media sosial untuk mengorganisir aksi, menjadikan gerakan ini sebagai simbol perlawanan digital Gen Z terhadap elite politik lama.
Siteny Randrianasoloniaiko, pemimpin oposisi yang vokal, mengonfirmasi kepergian presiden melalui kontak langsung dengan staf kepresidenan.
“Kami menghubungi staf kepresidenan dan mereka mengonfirmasi bahwa beliau telah meninggalkan negara ini,” ujar Randrianasoloniaiko, seperti dikutip dari Reuters pada Selasa (14/10/2025).
Ia menambahkan bahwa lokasi pasti Rajoelina saat ini masih menjadi misteri, sementara kantor presiden enggan memberikan tanggapan resmi atas permintaan klarifikasi.
Dalam respons yang disiarkan melalui Facebook pada Senin malam, Rajoelina muncul dalam pidato darurat yang menunjukkan sikap tegas meski berada di tempat tak terungkap. Ia menekankan komitmennya untuk menjaga stabilitas nasional, dengan pernyataan, ia tidak akan “membiarkan Madagaskar dihancurkan”. Sumber diplomatik yang dekat dengan situasi menyatakan bahwa presiden menolak segala tekanan untuk mengundurkan diri, meskipun tekanan dari jalanan semakin memuncak.
Intervensi Prancis, Pesawat Militer Bawa Presiden ke Tempat Aman
Detail evakuasi Rajoelina mengungkap keterlibatan internasional yang mengejutkan. Sebuah sumber militer mengungkapkan bahwa proses pelarian dilakukan dengan bantuan aset Prancis, mengingat Madagaskar pernah menjadi koloni Prancis hingga 1960. Pada Minggu pagi, sebuah pesawat transportasi Casa milik Angkatan Darat Prancis mendarat di Bandara Sainte Marie, sebuah fasilitas terpencil di pantai timur Madagaskar.
“Lima menit kemudian, sebuah helikopter tiba dan memindahkan penumpangnya ke Casa,” tambah sumber tersebut, yang mengidentifikasi penumpang utama sebagai Rajoelina beserta rombongan kecil.
Radio Prancis Internasional (RFI) melaporkan bahwa kesepakatan evakuasi ini telah dirundingkan secara diam-diam dengan Presiden Emmanuel Macron. Saat berbicara di Kairo, Mesir, usai menghadiri puncak perdamaian Gaza, Macron menyoroti kerumitan situasi.
Ia menyatakan, ia tidak dapat segera mengonfirmasi laporan Prancis telah membantu Rajoelina melarikan diri dari negara itu. Ia menambahkan tatanan konstitusional harus dijaga di Madagaskar dan meskipun Prancis memahami keluhan para pemuda di negara itu, keluhan tersebut tidak boleh dieksploitasi oleh faksi-faksi militer.
Pembelotan militer menjadi katalisator utama eskalasi ini. Beberapa unit Angkatan Bersenjata Madagaskar, yang awalnya ditugaskan untuk mengamankan ibu kota, malah memilih netral atau bahkan mendukung demonstran. Analis politik lokal menyebut ini sebagai “titik balik” yang melemahkan fondasi kekuasaan Rajoelina, yang terpilih kembali pada 2023 di tengah kontroversi pemilu.
Dampak Jangka Panjang, Ancaman Instabilitas Regional
Krisis ini tidak hanya mengguncang Madagaskar, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan Samudra Hindia. Dengan populasi lebih dari 30 juta jiwa, negara ini bergantung pada bantuan internasional untuk mengatasi kemiskinan dan bencana alam, seperti siklon tahunan. Protes Gen Z, yang menuntut transparansi anggaran dan akses pendidikan yang lebih baik, mencerminkan tren global di mana pemuda menggunakan platform digital untuk menekan pemerintah.
Komunitas internasional, termasuk Uni Afrika dan PBB, telah mendesak dialog inklusif untuk mencegah kekosongan kekuasaan. Sementara itu, oposisi seperti Randrianasoloniaiko mendorong pembentukan pemerintahan transisi. Hingga kini, situasi di Antananarivo tetap tegang, dengan laporan bentrokan sporadis antara demonstran dan pasukan yang tersisa.
