JAKARTA – Pemerintah Palestina mengumumkan rencana pemulihan besar-besaran senilai Rp1,1 kuadriliun atau sekitar 67 miliar dolar AS guna membangun kembali Jalur Gaza yang luluh lantak akibat perang berkepanjangan.
Perdana Menteri Mohammad Mustafa memaparkan bahwa inisiatif ambisius tersebut akan dijalankan selama lima tahun ke depan, sebagai bagian dari upaya nasional memulihkan kehidupan rakyat Palestina dan menata kembali infrastruktur yang rusak parah.
Dalam konferensi di Ramallah, Kamis (16/10/2025), Mustafa menjelaskan program rekonstruksi ini disusun bersama para pakar Arab dan internasional, dengan fokus utama pada pemulihan kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan di Gaza.
Menurut laporan Middle East Monitor, pemerintah Palestina membagi proyek ini dalam tiga tahap utama agar proses rekonstruksi berjalan sistematis dan terukur sesuai kebutuhan mendesak di lapangan.
Tahap pertama, berdurasi enam bulan, akan berfokus pada bantuan kemanusiaan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, serta fasilitas kesehatan, dengan anggaran mencapai Rp58 triliun atau sekitar 3,5 miliar dolar AS.
Selanjutnya, tahap kedua akan berjalan selama tiga tahun dengan total biaya sekitar Rp197 triliun, mencakup pembangunan kembali rumah-rumah, sekolah, fasilitas publik, dan sistem ekonomi masyarakat Gaza.
Tahap ketiga difokuskan pada rekonstruksi jangka panjang dan penyelesaian penuh seluruh infrastruktur utama, sekaligus membangun fondasi pemerintahan yang stabil di wilayah tersebut.
Mustafa menegaskan, “Kami tidak meminta jaminan dari siapa pun.” Ia menolak campur tangan asing dalam pengelolaan Gaza dan menekankan bahwa Palestina akan memimpin penuh jalannya pemulihan.
Menurutnya, Otoritas Palestina (PA) berencana memperluas kewenangan ke Jalur Gaza ketika kondisi keamanan memungkinkan, demi mengakhiri perpecahan politik yang telah berlangsung lama.
“Gaza tetap merupakan bagian dari negara Palestina,” tegas Mustafa, sambil menambahkan bahwa pemerintahnya bekerja “siang dan malam” untuk mengembalikan kendali administratif dan menyiapkan sistem pemerintahan yang utuh.
Sementara itu, pembahasan tahap kedua perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas diperkirakan segera dimulai dalam beberapa hari mendatang, dengan tuntutan Hamas agar perang dihentikan total, pasukan Israel mundur sepenuhnya, dan hak mempertahankan persenjataan tetap dijaga.
Sebagai bagian dari langkah diplomatik, konferensi rekonstruksi internasional akan digelar di Mesir satu bulan setelah konflik berakhir, diharapkan menjadi momentum penting untuk mempercepat pemulihan Gaza secara menyeluruh.***
