JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggelar operasi modifikasi cuaca hingga 10 November 2025 untuk mengantisipasi potensi banjir akibat hujan ekstrem dan limpasan air dari wilayah hulu. Langkah ini mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPRD DKI, meski ada juga permintaan transparansi terkait anggaran dan efektivitas program.
Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani menilai upaya Pemprov patut didukung karena akan membantu meringankan dampak kemacetan panjang yang belakangan kerap terjadi.
“Ya memang kemacetan panjang akhir-akhir ini cukup melelahkan bagi kita para pengguna jalan yang memang pekerjaannya cukup tinggi intensitas mobilisasinya karena itu apa pun upaya Pemprov dalam mengantisipasi kejadian-kejadian ini patut kita dukung,” ujar Rany kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).
Rany menambahkan, meskipun langkah modifikasi cuaca berpotensi menimbulkan penyesuaian di berbagai sektor, evaluasi tetap memungkinkan untuk menemukan solusi terbaik menghadapi banjir dan kemacetan saat cuaca ekstrem melanda.
“Meski mungkin akan ada beberapa hal penyesuaian tentunya dari setiap upaya tetapi minimal kita bisa mengevaluasi upaya tersebut agar bisa mencari solusi yang lebih baik ke depannya,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis menekankan pentingnya keterbukaan Pemprov soal penggunaan anggaran untuk modifikasi cuaca dan efektivitas langkah tersebut.
“Prinsipnya, saya mendukung dan setuju jika Pemprov Jakarta melakukan modifikasi cuaca sebagai sarana untuk mengantisipasi banjir di Kota Jakarta. Tapi saya minta kepada Pemprov Jakarta agar terbuka dan transparan disampaikan ke publik berapa biaya untuk melakukan modifikasi cuaca tersebut. Sebab, modifikasi cuacanya dari tanggal 5 sampai 10 November 2025 dan seberapa efektif jika itu dilakukan,” katanya.
Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur itu juga mengingatkan agar anggaran yang digunakan tidak sia-sia dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Karena jangan sampai biaya yang dikeluarkan untuk modifikasi cuaca tidak bermanfaat sama sekali. Sebab, biaya yang digunakan adalah uang rakyat,” pungkas Ali.
Untuk diketahui Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjelaskan, operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk mengatur distribusi curah hujan agar tidak turun secara ekstrem di wilayah rawan genangan, khususnya Jakarta Selatan dan Timur yang menjadi lintasan aliran dari Bogor, Depok, dan Puncak.
“Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan tinggi hingga sangat tinggi akan terjadi mulai awal November sampai Februari. Karena itu, kami akan melakukan operasi modifikasi cuaca bersama pemerintah pusat mulai tanggal 5 sampai 10 November,” kata Pramono usai memimpin Apel dan Simulasi Kesiapsiagaan Jaga Jakarta di Ruang Limpah Sungai Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (4/11).
Selain itu, Pemprov DKI juga mewaspadai potensi banjir rob di kawasan pesisir utara akibat pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan purnama. Pemerintah menyiapkan tujuh rumah pompa dan sejumlah pintu air baru untuk meminimalkan risiko di wilayah pesisir.
