JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan rencana besar pemerintah Indonesia untuk mengirim pasukan perdamaian (peacekeeping force) ke Gaza dengan kekuatan hingga 20.000 prajurit.
Pengiriman ini akan dilakukan hanya jika situasi di lapangan telah memenuhi syarat gencatan senjata dan demiliterisasi, serta berbeda dengan misi peacemaking yang bersifat penegakan perdamaian secara paksa.
Sjafrie menegaskan bahwa misi yang direncanakan adalah murni peacekeeping operation. “Ya, saya kira perbedaan prinsip tidak ada. Yang pasti kita akan mengirim peacekeeping operation, bukan peacemaking operation,” ujar Sjafrie Sjamsoeddin, Jumat (14/11/2025).
Menurutnya, pasukan perdamaian hanya akan dikerahkan setelah ada jaminan keamanan yang jelas. “Kalau peacekeeping itu berarti kita sudah melihat adanya suatu upaya, seperti contoh gencatan senjata sudah terjadi, kemudian disarm sudah terjadi, sehingga pasukan yang akan datang itu sifatnya untuk menjaga perdamaian agar bisa berlangsung lebih lama menuju kepada perundingan politik,” tambahnya.
Presiden Prabowo Subianto, lanjut Sjafrie, menginstruksikan persiapan pasukan dalam skala besar sejalan dengan program peningkatan kemampuan pertahanan nasional.
Pasukan yang disiapkan tidak hanya personel tempur, melainkan difokuskan pada satuan kesehatan dan konstruksi untuk mendukung rekonstruksi Gaza pasca-konflik.
“Presiden Prabowo menyiapkan pasukan cukup besar karena, sebagaimana teman-teman tahu, kita juga sedang menyiapkan pembangunan kekuatan kita di Indonesia. Jadi, pemikiran beliau kita maksimalkan 20.000 prajurit, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” tegas Menhan.
Sementara menunggu situasi kondusif untuk pengerahan pasukan darat, Indonesia tetap membuka opsi bantuan kemanusiaan melalui airdrop. Namun, operasi tersebut tetap bergantung pada izin dari pihak-pihak yang memiliki kendali wilayah udara dan pengaruh di kawasan.
“Airdrop itu selalu kita siapkan. Kita siapkan di sana, tetapi tentunya airdrop itu juga mengikuti perkembangan situasi yang ada,”ungkapnya.
Ia menegaskan koordinasi dengan Israel dan negara-negara lain yang memiliki peran dalam proses perdamaian menjadi syarat mutlak.
“Ada keterkaitan dengan Israel, ada kaitan dengan negara yang memang mempunyai kompetensi dan peranan dalam perdamaian di sana. Nah, kita yang mendukung itu menerima lampu hijau dari mereka. Kalau mereka katakan silakan drop, kita drop,” bebernya.
Rencana pengiriman 20.000 prajurit ini menjadi salah satu komitmen terbesar Indonesia dalam misi perdamaian PBB di kawasan konflik Timur Tengah.
Pemerintah hingga kini terus melakukan koordinasi intensif dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta negara-negara terkait untuk memastikan kontribusi Indonesia dapat berjalan efektif dan aman.
Kementerian Pertahanan menyatakan kesiapan penuh baik dari sisi personel, logistik, maupun diplomasi untuk mendukung stabilitas jangka panjang di Gaza sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai kontributor utama perdamaian dunia.
