TEL AVIV, ISRAEL – Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengeluarkan ancaman keras terhadap Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan pimpinan Otoritas Palestina (PA) menjelang voting penting di Dewan Keamanan PBB. Dalam cuitannya di platform X, Ben-Gvir secara terbuka menyerukan pembunuhan terarah dan penangkapan Abbas.
“Perintah harus dikeluarkan untuk pembunuhan yang ditargetkan terhadap para pejabat senior Otoritas Palestina – yang merupakan teroris dalam segala hal – serta perintah untuk penangkapan Abu Mazen,” tulis Ben-Gvir di X, menggunakan nama kehormatan untuk Abbas.
Ia bahkan menyebut sel isolasi khusus di Penjara Ketziot telah disiapkan untuk menampung Mahmoud Abbas, seperti dilaporkan Middle East Eye.
Pernyataan kontroversial ini muncul sehari menjelang pemungutan suara Dewan Keamanan PBB atas rancangan resolusi Amerika Serikat yang mendukung rencana perdamaian Gaza, termasuk menyebut “jalur yang kredibel” menuju negara Palestina yang berdaulat.
Menurut laporan Kan News, pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang melakukan lobi diplomatik intensif di detik-detik terakhir untuk menghapus seluruh referensi kenegaraan Palestina dari teks resolusi tersebut.
Rancangan resolusi AS saat ini menyatakan bahwa “kondisi mungkin sudah tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina” setelah reformasi Otoritas Palestina dan rekonstruksi Gaza pasca-perang.
Sementara itu, Komisi Nasional untuk Aksi Rakyat Palestina (NCPPA) – yang terdiri atas Konferensi Rakyat untuk Palestina di Luar Negeri, Konferensi Nasional Palestina, Konferensi Rakyat Palestina, Federasi Palestina di Amerika Latin, serta tokoh independen – menolak tegas usulan AS yang ingin menempatkan Gaza di bawah pemerintahan transisi yang dipaksakan dari pihak luar.
Dalam pernyataannya, NCPPA menyebut rencana tersebut sebagai “kolonialisme baru” yang berupaya mengemas ulang dominasi lama dengan label modern. Komisi itu menegaskan, setiap pembentukan badan pemerintahan “di luar kehendak rakyat Palestina” merupakan pelanggaran berat terhadap hak penentuan nasib sendiri, serta menjaga persatuan wilayah, legitimasi perlawanan terhadap pendudukan Israel, dan “hak atas kebebasan, perlawanan, dan penentuan nasib sendiri” yang dijamin oleh hukum internasional.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari Otoritas Palestina maupun PBB terkait ancaman Ben-Gvir dan dinamika voting resolusi AS di Dewan Keamanan.
