JAKARTA – Kenaikan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menuai apresiasi dari Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti yang menilai kebijakan ini sebagai langkah penting untuk memperluas akses bedah rumah di seluruh daerah.
Pernyataan itu disampaikan Novita dalam rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2025).
Ia menegaskan bahwa peningkatan kuota tahun ini menjadi yang terbesar sepanjang tiga periode dirinya berada di Komisi V.
Hal ini menurutnya, menandakan keseriusan pemerintah mewujudkan visi Presiden dalam pembangunan tiga juta unit rumah serta mengatasi angka rumah tidak layak huni yang mencapai 26,9 juta unit.
“Beberapa kali saya mengikuti pemilu, program bedah rumah selalu menjadi primadona.”
“Meskipun nilainya tidak besar, program ini sangat membantu masyarakat karena menjadi stimulan yang dapat didukung keluarga penerima,” kata Novita.
Legislator asal Banyumas–Cilacap tersebut berharap 400 ribu unit BSPS yang disiapkan pemerintah mampu menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali.
Ia menambahkan bahwa meskipun setiap anggota DPR memiliki dapil masing-masing, seluruh warga tetap harus memperoleh peluang yang setara dalam mendapatkan program ini.
Novita mengingatkan bahwa dari 518 kabupaten/kota, masih ada 224 daerah yang belum tersentuh BSPS, termasuk 22 wilayah yang tidak pernah mendapatkan bantuan tersebut dalam lima tahun terakhir.
“Ini harus jadi perhatian. Pemerataan adalah kunci agar penuntasan rumah tidak layak huni dapat tercapai di semua wilayah,” tegas wakil ketua BURT DPR RI ini.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah melakukan pemutakhiran data secara presisi untuk mengetahui kondisi riil rumah tidak layak huni di setiap kabupaten dan desa.
Data yang valid, menurut Novita, menjadi dasar penting untuk menghitung waktu penyelesaian target nasional sekaligus memastikan laporan tahunan benar-benar terukur.
Ia juga mendorong agar kuota BSPS ke depan dapat terus ditingkatkan melalui kolaborasi strategis dengan perusahaan-perusahaan besar lewat program Corporate Social Responsibility.
“Pelibatan CSR dari perusahaan perusahaan besar diharapkan dapat membantu meningkatkan jumlah bantuan di atas 400 ribu unit,” paparnya.
Novita turut mengusulkan penyederhanaan prosedur pengajuan BSPS agar masyarakat tidak terhambat oleh birokrasi yang berbelit.
Dalam rapat tersebut, ia menekankan perlunya sinkronisasi data antara BPS, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, ia meminta perhatian khusus bagi wilayah terdampak bencana seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, dan Cilacap yang baru-baru ini mengalami longsor dan menyebabkan kerusakan rumah warga.
“Bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi rumah masyarakat juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.”
“Karena, sandang, pangan, pendidikan, dan papan adalah syarat kesejahteraan. Papan (rumah) adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi,” tutupnya.***
