ACEH — Pemerintah pusat bergerak cepat setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyaluran dana khusus sebesar Rp 4 miliar bagi setiap kabupaten/kota yang tengah berjibaku menangani kebutuhan bayi dan perempuan di wilayah bencana Sumatra.
Kebijakan ini lahir usai laporan Mendagri Tito Karnavian yang mengungkap bahwa anggaran belanja tak terduga di 52 daerah terdampak bencana sudah menipis menjelang tutup tahun sehingga menyulitkan penanganan kebutuhan paling dasar di lokasi pengungsian.
Dalam pertemuan bersama Presiden di Aceh, Tito memaparkan bahwa meski suplai pangan, BBM, dan beras berskala besar terus dikirim pemerintah pusat.
Kebutuhan harian berupa popok bayi dan pembalut perempuan tetap menjadi permintaan utama warga kepada pemerintah kabupaten/kota.
“Biasanya yang kami temukan waktu datang ke lapangan misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah untuk masuk ke daerah,” ujar Tito.
Tito menambahkan bahwa sejumlah provinsi di luar Sumatra sebenarnya telah menyalurkan bantuan antardaerah mencapai Rp 34 miliar, termasuk dukungan Rp 3 miliar untuk Lhokseumawe, namun kontribusi tersebut belum mampu menutup keterbatasan fiskal daerah.
Karena itu, Tito mengajukan permohonan khusus kepada Presiden agar memberikan tambahan dana untuk membantu daerah memenuhi kebutuhan paling mendesak para pengungsi.
“Kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten-kabupaten ini karena kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu Rp2 miliar untuk pegangan mereka, untuk membantu masyarakat dalam hal-hal kecil ini, Pak.”
Prabowo kemudian merespons langsung permintaan tersebut dan memastikan pemerintah pusat akan menambah dukungan secara signifikan.
“Itu apa, per kabupaten?” tanya Prabowo.
“Per kabupaten, 52 kali 2, Pak,” jawab Tito.
Namun Prabowo memutuskan memberikan dukungan yang jauh lebih besar daripada usulan Mendagri.
“Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupatennya. Saya kasih Rp 4 miliar.”
Selain bantuan untuk kabupaten/kota, Presiden juga meminta perhitungan kebutuhan tambahan bagi level provinsi agar penanganan darurat dapat berjalan lebih efektif.
“Untuk provinsi, nanti provinsi dihitung. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya? Kirim 20 miliar. Nanti Sumatera Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya.”
Setelah memastikan seluruh gubernur hadir, Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk menjadi penopang utama daerah dalam situasi darurat.
“Kalian panglima-panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat. Yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian, supaya kalian tidak ragu-ragu.”
Dalam dialog tersebut, Tito juga melaporkan kerusakan parah pada kantor camat dan kantor desa yang mengakibatkan pelayanan publik terganggu serta berpotensi membuat dokumen penting warga ikut hilang.
Ia kemudian mengusulkan agar pemerintah pusat menghapus biaya pengurusan ulang berbagai dokumen masyarakat agar tidak menambah beban warga terdampak.
“Untuk dokumen KTP di bawah Kementerian kami, sudah kami gratiskan, Pak. Tapi mungkin yang untuk ijazah dari Kemendikbud Dasmen, kemudian STNK–BPKB dari Kapolri, sertifikat ATR–BPN, supaya tidak memberatkan mereka, digratiskan.”
Prabowo menanggapi singkat namun tegas atas usulan tersebut.
“Oke, nanti dihitung semua.”
Menutup pertemuan dengan para kepala daerah, Prabowo memberikan pesan penyemangat dan penegasan mengenai peran penting mereka di garis terdepan.
“Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan.”***
