ACEH – Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa penyediaan lahan harus diprioritaskan agar pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bisa dimulai tanpa hambatan.

Dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh pada Minggu (7/12) malam, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menunda proses penyelamatan dan pemulihan masyarakat hanya karena kendala lahan.

Instruksi tegas itu muncul setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa proses pembangunan huntara tersendat karena pemerintah daerah belum bisa menuntaskan penyediaan lahan.

“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” ujar Suharyanto dalam paparannya.

Merespons laporan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah harus bergerak cepat dan memastikan ketersediaan lahan ditemukan segera.

“Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” kata Prabowo.

Ia menegaskan kembali bahwa kebutuhan rakyat berada di atas segalanya sehingga kebijakan luar biasa dapat diambil jika diperlukan.

“Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada.”

BNPB menjelaskan bahwa huntara dirancang lebih layak dan manusiawi dibandingkan tenda, dengan satu unit diperuntukkan bagi satu keluarga.

“Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara,” kata Suharyanto.

Prabowo kemudian meminta detail mengenai biaya pembangunan untuk memastikan efisiensi anggaran negara.

“Harganya berapa?” tanya Presiden.

“Sekitar Rp30 juta, Pak Presiden, satu hunian sementara,” jawab Suharyanto.

“Ada WC, kamar mandi, siap di dalam satu (unit),” tambahnya, sementara Prabowo menilai biaya tersebut tergolong efisien untuk percepatan pemulihan warga.

BNPB menegaskan bahwa huntara dapat digunakan paling lama satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap, kecuali terdapat hambatan lahan di daerah.

“Konsep kita hunian sementara tidak lebih dari satu tahun, kecuali beberapa kejadian karena pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan.”

BNPB juga memastikan pengerjaan bisa dipercepat dengan menggunakan Satgas TNI–Polri seperti pengalaman sebelumnya di Lewotobi.

“Satgas Kodam IX/Udayana memindahkan 8.000 KK… semuanya masuk ke huntara, membangunnya enam bulan, Pak Presiden,” ujar Suharyanto.

Prabowo langsung meminta agar proses pembangunan bisa dilakukan lebih cepat lagi jika memungkinkan.

“Kalau bisa lebih cepat ya? Kalau bisa lebih cepat dari 6 bulan ya?” ujar Presiden.

“Siap, Pak Presiden. Lebih cepat,” jawab BNPB yang menegaskan kesiapan untuk mempercepat pekerjaan di lapangan.

Selain hunian model rumah keluarga, BNPB menyiapkan skema barak untuk daerah yang benar-benar minim lahan, sementara lokasi yang cukup luas dapat dialokasikan 8×10 meter untuk tiap keluarga agar mudah terintegrasi dengan pembangunan hunian tetap.

Menutup rapat, Prabowo kembali menegaskan agar seluruh kementerian dan lembaga mempercepat penyediaan lahan dan tidak membiarkan hambatan administratif mengganggu kebutuhan masyarakat.