WASHINGTON, AS – Amerika Serikat memperkuat kehadiran militernya di kawasan Karibia dengan mengerahkan sekitar 12.000 hingga 15.000 personel militer, termasuk kapal induk nuklir terbesar di dunia, USS Gerald R. Ford. Langkah ini disebut sebagai bagian dari operasi tekanan maksimal terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolás Maduro.
Pengerahan tersebut dinilai sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade. Operasi ini melibatkan jet tempur canggih, kapal perang, serta penerapan blokade angkatan laut terhadap ekspor minyak Venezuela.
Operasi militer AS semakin intensif sejak Presiden Donald Trump mengumumkan blokade terhadap kapal tanker minyak yang dikenai sanksi pada 16 Desember lalu. Kebijakan tersebut bertujuan membatasi sumber pendapatan utama Venezuela, yang selama ini bergantung pada minyak untuk hampir 90 persen nilai ekspor dan lebih dari separuh anggaran negara.
Konsentrasi Jet Tempur Siluman di Puerto Rico
Analis militer menyebut pengerahan ini sebagai langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekitar 20 unit jet tempur siluman F-35 dilaporkan terkonsentrasi di Pangkalan Roosevelt Roads, Puerto Rico. Di antaranya terdapat 14 unit F-35A Lightning II dari 158th Fighter Wing Garda Nasional Udara Vermont yang baru tiba dan bergabung dengan F-35B milik Korps Marinir AS.
“Dari Roosevelt Roads, F-35 milik Vermont dapat menjalankan misi jauh ke dalam wilayah udara Venezuela dan kembali tanpa memerlukan pengisian bahan bakar di udara,” ujar seorang analis pertahanan berdasarkan spesifikasi teknis yang ditelaah.
Pangkalan tersebut hanya berjarak sekitar 500 mil laut dari pantai Venezuela. Dukungan militer lainnya mencakup pesawat perang elektronik EC-130H Compass Call untuk mengganggu komunikasi dan radar lawan, serta pesawat pengintaian U-28A Draco dan MC-130J. Selain itu, Skuadron Respons Kontinjensi ke-921 dilaporkan membangun basis operasi di Bandara Internasional Las Américas, Republik Dominika.
Blokade Laut dan Penyitaan Kapal Tanker
Sejak pengumuman blokade, Penjaga Pantai AS telah menyita atau mencegat sejumlah kapal tanker minyak. Kapal Skipper dicegat pada 10 Desember, disusul Centuries pada 20 Desember. Sementara itu, kapal Bella 1 dilaporkan berhasil melarikan diri ke Samudra Atlantik setelah pengejaran panjang.
“Kami tidak hanya menghentikan kapal-kapal ini, tetapi juga mengirimkan pesan ke seluruh dunia bahwa aktivitas ilegal yang melibatkan Maduro tidak akan ditoleransi,” kata Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem.
Pemerintah Venezuela mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai pembajakan yang berpotensi memperparah krisis ekonomi serta memicu gelombang pengungsi dalam skala besar.
Reaksi Internasional dan Perdebatan di Dalam Negeri AS
China, sebagai pembeli minyak terbesar Venezuela, mengkritik blokade tersebut dan menilainya sebagai pelanggaran hukum internasional. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva memperingatkan risiko bencana kemanusiaan apabila terjadi intervensi bersenjata, sementara Meksiko menyerukan keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Di Kongres AS, sikap Partai Republik terbelah. Senator Lindsey Graham menyatakan bahwa “tidak mungkin membiarkan orang ini tetap berdiri setelah pamer kekuatan ini.” Sebaliknya, Senator Rand Paul menilai penyitaan kapal tanker sebagai provokasi yang dapat menjadi awal perang. Dewan Perwakilan Rakyat AS baru-baru ini juga menolak resolusi yang bertujuan membatasi operasi militer Presiden Trump.
Trump sendiri menyatakan bahwa serangan darat terhadap target yang terkait narkoba akan dimulai dalam waktu dekat, meski tetap membuka peluang diplomasi. Saat ditanya mengenai kemungkinan penggulingan Maduro, ia menyatakan keputusan tersebut berada di tangan sang presiden Venezuela.
Sementara itu, Maduro mengklaim telah memobilisasi pasukan tambahan dan menyebut lebih dari 8 juta milisi serta cadangan siap menghadapi invasi. Namun, sejumlah analis meragukan keakuratan angka tersebut.
Eskalasi ini memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas kawasan Karibia dan Amerika Latin, terutama di tengah ketergantungan Venezuela pada sektor minyak serta tuduhan Amerika Serikat terhadap rezim Maduro terkait praktik narkoterorisme.
