JAKARTA – Pemerintah pusat mempercepat penanganan darurat dan pemulihan wilayah terdampak banjir serta longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, meski berada dalam masa libur Natal 2025 dan menjelang Tahun Baru 2026. Penanganan dilakukan secara terpadu bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BNPB untuk memastikan bantuan kepada masyarakat berjalan tanpa henti.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, dalam konferensi pers harian perkembangan penanganan bencana, Kamis (25/12). Berbicara secara daring dari Aceh, Pratikno menegaskan bahwa seluruh tim penanganan tetap bekerja penuh meski berada dalam periode libur akhir tahun.
“Saya bersama Kepala BNPB, jajaran kementerian, serta pemerintah daerah hadir untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan pemulihan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi menolong masyarakat terdampak bencana,” ujar Pratikno.
Status Darurat dan Transisi Pemulihan di 13 Wilayah
Hingga saat ini, sebanyak 13 kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut telah memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Rinciannya meliputi empat wilayah di Aceh, lima di Sumatra Utara, dan empat di Sumatra Barat. Transisi ini dilakukan untuk memastikan proses pemulihan berjalan terencana setelah fase darurat.
Namun demikian, di Provinsi Aceh masih terdapat 11 kabupaten yang memperpanjang status tanggap darurat. Langkah tersebut diambil untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat dapat ditangani secara maksimal sebelum memasuki fase pemulihan penuh.
“Meskipun sebagian wilayah telah masuk fase transisi, di Aceh masih ada 11 kabupaten yang memperpanjang tanggap darurat. Ini dilakukan agar penanganan kebutuhan warga benar-benar optimal dan daerah siap memasuki tahap pemulihan,” jelas Pratikno.
Perpanjangan status ini dinilai penting mengingat luasnya dampak bencana, termasuk kerusakan infrastruktur dan permukiman warga, sehingga membutuhkan fondasi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan.
Percepatan Pembangunan Hunian Sementara dan Tetap
Pemerintah juga memprioritaskan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak. Di Aceh, Kabupaten Pidie Jaya telah memulai pembangunan hunian sementara. Sementara itu, enam kabupaten lainnya, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen, masih dalam tahap pematangan lahan dan pembukaan akses jalan.
Dua kabupaten lain, Aceh Timur dan Nagan Raya, saat ini tengah melakukan identifikasi lokasi pembangunan. Seluruh proses ini dikoordinasikan oleh BNPB dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
“Percepatan pembangunan hunian sementara terus dilakukan. Tantangan utamanya adalah penyiapan lahan oleh pemerintah daerah, sementara pembangunannya dilaksanakan pemerintah pusat di bawah koordinasi BNPB,” ungkap Pratikno.
Secara bersamaan, persiapan hunian tetap juga digencarkan, termasuk skema relokasi dan pembangunan rumah mandiri di lahan milik warga. Di Sumatra Utara, empat wilayah, yakni Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Langkat, telah memasuki tahap pembangunan hunian sementara dan hunian tetap.
Sementara di Sumatra Barat, lima kabupaten telah memulai pembangunan hunian sementara, yakni Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak delapan unit, Kabupaten Lima Puluh Kota tiga kopel, Kabupaten Padang Pariaman tujuh kopel atau 17 unit, Kabupaten Tanah Datar satu kopel, dan Kabupaten Agam dua kopel. Pembangunan ini diharapkan segera memberikan tempat tinggal layak dan aman bagi warga yang kehilangan rumah akibat bencana.
Pemulihan Infrastruktur dan Sektor Pendidikan
Selain permukiman, pemulihan infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah. Dari total 81 ruas jalan nasional yang terdampak, sebanyak 72 ruas telah kembali berfungsi. Sembilan ruas lainnya masih dalam proses perbaikan secara intensif.
“Percepatan penanganan ruas jalan terus dilakukan agar konektivitas dan distribusi logistik kembali lancar,” kata Pratikno.
Di sektor pendidikan, pemerintah menargetkan pemulihan dapat rampung pada pekan pertama Januari 2026. Saat ini, sekitar 65 persen sekolah terdampak telah siap digunakan kembali setelah proses pembersihan dan revitalisasi.
Pratikno menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan tegas agar seluruh jajaran pemerintah bekerja tanpa henti dalam penanganan bencana.
“Arahan Presiden sangat jelas agar seluruh sumber daya nasional dikerahkan untuk percepatan penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kehidupan dan penghidupan masyarakat harus dipulihkan, bahkan menjadi lebih baik,” tegasnya.
Modifikasi Cuaca dan Semangat Gotong Royong
Di tengah kondisi cuaca yang masih dinamis, Operasi Modifikasi Cuaca terus dilakukan oleh BNPB bersama BMKG serta TNI dan Polri untuk menekan intensitas hujan dan mencegah bencana susulan. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi mitigasi risiko.
Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam semangat gotong royong nasional, mulai dari pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, relawan, hingga masyarakat umum.
Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana di masa mendatang. Pemerintah optimistis Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat segera bangkit, meskipun tantangan seperti cuaca dan kesiapan lahan masih dihadapi.
