SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jatim tahun 2025 telah melampaui target, mencapai Rp 28,55 triliun atau 100,88 persen dari target yang ditetapkan. Pengumuman disampaikan saat memimpin apel akhir tahun 2025 di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada Selasa (30/12).
Per 29 Desember 2025, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari komponen pajak daerah dan retribusi yang dipungut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencapai Rp 13,56 triliun atau 104,39 persen dari target. Dari sisi belanja, realisasi anggaran mencapai 92,32 persen atau sebesar Rp 30,70 triliun.
“Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh super tim ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena sepanjang tahun 2025 ASN telah menunjukkan kemampuan luar biasa sehingga dapat disimpulkan Pemprov Jatim terdepan di antara seluruh provinsi yang ada di Indonesia,” ujar Khofifah
Kinerja Ekonomi Makro Melampaui Nasional
Sejalan dengan kinerja fiskal yang positif, ekonomi Jawa Timur pada triwulan III-2025 tumbuh 5,22 persen secara tahunan (year on year), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,04 persen. Pengendalian inflasi juga terjaga dengan inflasi November 2025 tercatat sebesar 2,63 persen, sementara dari sisi perdagangan luar negeri, nilai ekspor meningkat 20,23 persen dengan neraca perdagangan tetap surplus.
Jawa Timur juga meraih Innovative Government Award (IGA) 2025 sebagai provinsi terinovatif dan provinsi dengan Indeks Inovasi Daerah tertinggi di regional Pulau Jawa. Dalam ajang yang digelar Kementerian Dalam Negeri tersebut, Pemprov Jatim melaporkan 679 inovasi dengan 211 inovasi di antaranya telah berstatus terkirim ke kementerian.
Tantangan Anggaran 2026
Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Khofifah menjelaskan terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat penyesuaian anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 2,8 triliun. Khofifah menegaskan penyesuaian tersebut bukan pemotongan anggaran, melainkan pengalihan skema pendanaan ke kementerian dan lembaga untuk membiayai program yang sasarannya tetap kembali ke daerah.
Menghadapi kondisi tersebut, Khofifah mengajak seluruh ASN untuk proaktif menjemput program pemerintah pusat serta meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan anggaran agar manfaatnya tetap maksimal bagi masyarakat Jawa Timur.
