WASHINGTON, AS – Operasi militer kilat Amerika Serikat (AS) yang mengguncang Venezuela pada Sabtu dini hari, 3 Januari 2026, memicu gelombang reaksi keras dari komunitas internasional. Pasukan elite AS, termasuk Delta Force, dilaporkan berhasil menangkap Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, setelah serangkaian serangan terhadap target militer dan infrastruktur strategis di Caracas serta wilayah utara negara tersebut.
Maduro kini dibawa ke New York untuk menghadapi sejumlah tuduhan berat, termasuk narco-terorisme. Wakil Menteri Luar Negeri AS Christopher Landau menyambut operasi itu sebagai awal era baru bagi Venezuela. “Sang tiran telah pergi. Dia sekarang, akhirnya, akan menghadapi keadilan atas kejahatannya,” ujar Landau melalui platform X.
Pemerintah Venezuela merespons keras aksi tersebut dengan mengecamnya sebagai agresi militer serius. Dalam pernyataan resmi, Caracas menyatakan menolak dan mengecam tindakan Amerika Serikat yang dinilai melanggar kedaulatan wilayah dan mengancam keselamatan rakyat Venezuela.
Reaksi Dunia: Dari Kecaman hingga Dukungan
Langkah Amerika Serikat memicu polarisasi global. Sebagian besar negara Amerika Latin serta sejumlah sekutu non-Barat mengecam keras pelanggaran kedaulatan, sementara beberapa pemimpin berhaluan kanan menyambutnya sebagai berakhirnya rezim otoriter.
Kolombia
Presiden Gustavo Petro memperingatkan dunia akan dampak serangan tersebut. Ia menegaskan bahwa perdamaian, penghormatan terhadap hukum internasional, serta perlindungan kehidupan dan martabat manusia harus diutamakan dibandingkan konfrontasi bersenjata. Kolombia secara tegas menolak agresi terhadap kedaulatan Venezuela dan kawasan Amerika Latin.
Kuba
Presiden Miguel Diaz-Canel menyebut aksi AS sebagai bentuk terorisme negara. Ia menyerukan respons internasional segera dan menegaskan sikap perlawanan negaranya.
Chile
Presiden Gabriel Boric Font menyampaikan keprihatinan mendalam dan menegaskan kembali komitmen Chile terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk larangan penggunaan kekerasan, non-intervensi, serta penyelesaian sengketa secara damai melalui dialog dan multilateralisme.
Meksiko
Presiden Claudia Sheinbaum mengutuk intervensi militer tersebut dengan mengutip Piagam PBB, yang menegaskan larangan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan politik negara lain.
Brasil
Presiden Luiz Inacio Lula da Silva menyebut operasi itu sebagai pelanggaran yang tak termaafkan. Ia memperingatkan bahwa serangan terhadap negara lain merupakan langkah awal menuju dunia yang penuh kekerasan, kekacauan, dan ketidakstabilan, serta menyerukan respons tegas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Bolivia
Kementerian Luar Negeri Bolivia menyatakan dukungan terhadap pemulihan demokrasi di Venezuela, sambil menekankan pentingnya koordinasi internasional dalam penyaluran bantuan kemanusiaan.
Guyana dan Trinidad & Tobago
Kedua negara tetangga Venezuela menyatakan sikap netral dan menegaskan fokus pada keamanan nasional tanpa keterlibatan dalam operasi militer Amerika Serikat.
Ekuador, Argentina, dan Panama
Para pemimpin seperti Daniel Noboa, Javier Milei, dan Jose Raul Mulino menyambut positif perkembangan tersebut. Mereka menyebutnya sebagai peluang transisi demokrasi dan akhir dari kepemimpinan otoriter. Presiden Argentina Javier Milei bahkan menyatakan bahwa Edmundo Gonzalez Urrutia harus mengambil alih kekuasaan karena dianggap memenangkan pemilu.
China, Iran, dan Rusia
Beijing, Teheran, dan Moskow mengutuk keras tindakan Amerika Serikat, menyebutnya sebagai bentuk hegemoni. Rusia menuntut jaminan agar Venezuela dapat menentukan nasibnya sendiri tanpa intervensi asing.
Amerika Serikat
Jaksa Agung Pam Bondi mengumumkan dakwaan terhadap Maduro atas konspirasi terorisme narkoba dan kepemilikan senjata ilegal. Senator Mike Lee menyatakan bahwa operasi militer telah selesai tanpa rencana lanjutan yang diumumkan ke publik.
Eropa
Inggris, Uni Eropa, Spanyol, Jerman, Italia, dan Prancis menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional serta upaya de-eskalasi konflik. Prancis secara khusus menilai operasi tersebut bertentangan dengan prinsip non-kekerasan.
Indonesia
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan terus memantau situasi di Venezuela, terutama terkait keselamatan warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menyerukan penyelesaian konflik secara damai serta penghormatan terhadap Piagam PBB.
Operasi yang disebut Amerika Serikat sebagai upaya memberantas ancaman narkotika ini dinilai banyak pihak sebagai intervensi militer terbesar di Amerika Latin dalam satu dekade terakhir.
Dampak jangka panjangnya terhadap stabilitas kawasan dan tatanan hukum internasional kini menjadi sorotan utama dunia.
