PARIS – Presiden Prancis Emmanuel Macron menarik kembali dukungannya terhadap operasi militer Amerika Serikat yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Pernyataan klarifikasi ini disampaikan menyusul gelombang kritik di dalam negeri, yang menuduh Macron terlalu dekat dengan kebijakan Washington.
Dalam pertemuan kabinet pada Senin (5/1) waktu setempat, juru bicara pemerintah Maud Bregeon mengutip Macron yang menegaskan bahwa Prancis “tidak mendukung maupun menyetujui metode yang digunakan” oleh Amerika Serikat dalam penangkapan tersebut.
“Kami membela hukum internasional dan kebebasan bangsa-bangsa. Cara yang ditempuh tidak didukung maupun disetujui,” kata Macron seperti dikutip AFP.
Sikap ini menandai perubahan tajam dibanding pernyataan awal Macron pada Sabtu lalu yang menulis di media sosial, “Rakyat Venezuela kini terbebas dari kediktatoran Nicolas Maduro dan layak bergembira.”
Ungkapan tersebut menuai kecaman dari berbagai kalangan politik di Prancis. Mantan Perdana Menteri Dominique de Villepin menyebut pernyataan Macron “buta dan tidak bertanggung jawab,” sementara pemimpin kiri Jean-Luc Mélenchon menilai Macron “memalukan” karena “mengabaikan hukum internasional.”
Sebelum muncul klarifikasi dari Istana Élysée, Menteri Luar Negeri Jean-Noël Barrot telah lebih dulu mengeluarkan pernyataan hati-hati, menilai operasi militer AS “bertentangan dengan prinsip non-penggunaan kekuatan yang menjadi dasar hukum internasional.”
Venezuela Dalam Transisi
Penangkapan Maduro dilakukan pada 3 Januari melalui operasi militer AS bernama “Absolute Resolve.” Maduro dan istrinya, Cilia Flores, kemudian dibawa ke New York untuk menghadapi dakwaan terkait narko-terorisme dan perdagangan narkoba. Wakil Presiden Delcy Rodríguez kini menjabat sebagai presiden sementara, dengan dukungan penuh dari militer Venezuela.
Presiden AS Donald Trump menyatakan negaranya “akan mengelola Venezuela hingga transisi pemerintahan yang aman dan demokratis dapat dilakukan,” seraya menegaskan rencana melibatkan perusahaan minyak AS untuk membangun kembali infrastruktur negara tersebut.
Sementara Macron menekankan bahwa setiap proses transisi politik di Caracas “harus berpusat pada Edmundo González Urrutia,” kandidat oposisi yang dianggap sebagai pemenang sah pemilu 2024.
