JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Pascabencana untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah Sumatera yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor parah pada akhir 2025.
Pokja tersebut resmi beroperasi sejak 9 Desember 2025, setelah masa tanggap darurat berakhir. Fokus utama kelompok kerja ini adalah menggeser prioritas dari rehabilitasi infrastruktur fisik menuju penguatan ekonomi warga agar masyarakat dapat bangkit secara mandiri.
Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin menegaskan bahwa pemulihan pascabencana harus langsung menyentuh sumber mata pencaharian masyarakat agar roda ekonomi segera kembali berputar.
“Program dan langkah pemberdayaan pascabencana ini kita bentuk melalui Pokja Pemberdayaan Pascabencana. Kita sudah mulai bekerja pasca tanggap darurat sejak 9 Desember di Sumatera Barat,” ujar Cak Imin di kantor Kemenko PM, Jakarta.
Menurutnya, tahapan recovery, rehabilitasi, dan rekonstruksi harus disertai aksi nyata yang memberikan dampak langsung bagi kehidupan warga terdampak.
“Kita bertekad bahwa pemulihan pascabencana dimulai dengan pemberdayaan. Ekonomi masyarakat harus segera bergerak agar mereka bisa bangkit secara mandiri,” katanya.
Salah satu strategi yang didorong adalah pemanfaatan komoditas lokal unggulan. Pemerintah, misalnya, mengembangkan produksi kopi di kawasan Bener Meriah dan Gayo, Aceh, yang diharapkan menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi pascabencana.
Untuk memastikan efektivitas program, Pokja Pemberdayaan Pascabencana melibatkan koordinasi lintas kementerian agar langkah yang diambil berjalan terpadu dan berkelanjutan.
“Dalam konteks inilah kami bersama Menteri Sosial, Menteri UMKM, Menteri P2MI, Menteri Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, serta Kementerian Koperasi akan mendorong seluruh program yang kita miliki agar Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh segera pulih dan bangkit secara ekonomi,” tegas Muhaimin.
Inisiatif kolaboratif ini diharapkan tidak hanya mempercepat pemulihan ekonomi korban bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, tetapi juga membangun ketahanan sosial-ekonomi jangka panjang di wilayah rawan bencana. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mendukung daerah-daerah terdampak banjir dan longsor yang menelan ratusan korban jiwa serta merusak ribuan rumah dan infrastruktur pada periode November–Desember 2025.
