JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan kesiapan penuh menyalurkan bantuan sosial kebencanaan dan reguler bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra.
Penyaluran bantuan sosial pascabencana Sumatra ini dilakukan secara terukur agar rehabilitasi sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien sesuai kondisi terkini di lapangan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwa akurasi data menjadi fondasi utama dalam distribusi bantuan sosial kebencanaan agar tidak terjadi kesalahan sasaran.
Data awal penerima bantuan disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ditetapkan pemerintah daerah, lalu divalidasi Kementerian Dalam Negeri sebelum digunakan sebagai dasar penyaluran.
“Yang paling krusial dalam penyaluran bantuan sosial kebencanaan adalah soal data dan penyalurannya. Untuk bansos bencana, kita menggunakan satu data sebagai rujukan awal,” ucapnya dalam rapat Satgas pemulihan pascabencana di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Setelah data final ditetapkan, Kementerian Sosial langsung menyalurkan bantuan sesuai hasil verifikasi melalui bank milik negara atau PT Pos Indonesia menyesuaikan kondisi wilayah terdampak.
Kemensos juga menyiapkan pembiayaan santunan, jaminan hidup, penyediaan hunian, hingga program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga terdampak bencana.
Total kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana Sumatra diperkirakan mencapai sekitar dua triliun rupiah, dengan lebih dari enam ratus miliar rupiah telah siap disalurkan dalam tahap awal.
Santunan kematian telah diberikan kepada lebih dari seratus empat puluh ahli waris korban meninggal dunia akibat bencana.
Sementara itu, bantuan bagi korban luka berat masih menunggu penetapan resmi dari kepala daerah setempat sebagai dasar pencairan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa bantuan sosial harus menjadi instrumen untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Warga terdampak bencana diarahkan masuk ke dalam Program Keluarga Harapan serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional guna menjaga daya beli dan akses layanan dasar.
“Pemberian bantuan ini untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, nantinya menyasar perputaran perekonomian warga,” katanya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membuka rapat koordinasi dan menerima laporan Koordinator Posko DPR terkait penanganan pascabencana di daerah terdampak.
Laporan tersebut mencakup upaya normalisasi sungai, pembukaan akses jalan, penyediaan hunian sementara, serta pembersihan lingkungan warga.
“Banyak persoalan teknis di lapangan yang sebenarnya bisa diselesaikan cepat jika komunikasi terbangun. Melalui koordinasi lintas kementerian, banyak hal bisa kita selesaikan,” katanya.
Kementerian Sosial memastikan koordinasi lintas kementerian, DPR, BNPB, dan pemerintah daerah terus diperkuat agar penyaluran bansos pascabencana Sumatra tepat sasaran dan berdampak nyata bagi pemulihan kehidupan masyarakat.***
