Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengonfirmasi jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—telah mencapai 1.200 orang hingga Senin (20/1/2026).
Selain korban meninggal, BNPB mencatat 143 orang masih dinyatakan hilang, sementara 113.903 jiwa masih bertahan di lokasi pengungsian, hampir dua bulan setelah bencana terjadi pada akhir November 2025.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa penambahan korban jiwa terbaru berasal dari Kabupaten Aceh Tengah.
“Dengan penambahan tersebut, total korban meninggal dunia secara keseluruhan mencapai 1.200 jiwa,” ujar Abdul Muhari, Rabu (21/1/2026).
Di tengah proses penanganan bencana, pemerintah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin operasi 28 perusahaan yang dinilai berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan pemicu bencana. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai rapat terbatas yang dipimpin Prabowo Subianto secara daring dari London, Selasa (20/1/2026).
Sebanyak 22 perusahaan pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luasan 1.010.592 hektare, serta 6 perusahaan di sektor pertambangan dan perkebunan, resmi dicabut izinnya.
“Berdasarkan laporan yang diterima, Bapak Presiden memutuskan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo.
Sementara itu, BNPB melaporkan penyaluran bantuan logistik telah mencapai 1.757,03 ton, atau 99,76 persen dari total kebutuhan, selama periode 29 November 2025 hingga 19 Januari 2026. Distribusi dilakukan melalui berbagai moda transportasi, termasuk 56 sorti pesawat sewaan, 64 sorti pesawat Hercules, 55 truk, serta tujuh kapal laut.
Upaya pembangunan hunian sementara (huntara) juga terus dikebut dengan target rampung sebelum Ramadan. Hingga 20 Januari 2026, sebanyak 1.286 unit huntara telah selesai dibangun dan siap dihuni, sementara 6.646 unit lainnya masih dalam proses pembangunan. Dari total 50.974 rumah rusak berat, baru 27.946 unit huntara yang diajukan untuk dibangun.
Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memproyeksikan kerugian ekonomi akibat bencana ini mencapai Rp68,67 triliun, mencakup kerusakan rumah warga, fasilitas umum, infrastruktur, serta lahan pertanian.
“Upaya tanggap darurat dan pemulihan awal terus dilakukan secara terpadu agar transisi menuju tahap rehabilitasi dapat berlangsung lebih cepat dan terukur,” tutup Abdul Muhari.
