JAKARTA – Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menuding badan intelijen asing seperti Mossad dan CIA sebagai dalang di balik pembajakan demonstrasi damai yang berubah menjadi gelombang kerusuhan di Iran. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di negara tersebut sejak akhir Desember 2025 hingga awal 2026.
Boroujerdi menjelaskan terdapat empat tahapan eskalasi situasi, yang bermula dari aksi unjuk rasa profesi hingga berkembang menjadi kekacauan yang diduga direkayasa dari luar negeri. Ia menegaskan bahwa pemerintah Iran tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi sebagai bagian dari prinsip demokrasi.
“Tentu saja berdasarkan undang-undang Republik Islam Iran sebagai sebuah negara yang demokratis, kami memberikan ruang yang jelas dan juga menghormati keinginan masyarakat untuk melakukan unjuk rasa,” kata Boroujerdi saat memberikan keterangan kepada awak media di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).
Pada tahap awal, yakni 28 hingga 31 Desember 2025, para pelaku usaha di Grand Bazaar Teheran menggelar aksi unjuk rasa damai terkait isu profesi. Aksi tersebut berlangsung tertib tanpa insiden kekerasan.
Memasuki tahap kedua, pada 1 hingga 7 Januari 2026, situasi mulai memanas. Boroujerdi menyebut adanya elemen tertentu yang menyusup dan mengubah demonstrasi damai menjadi aksi destruktif. Aparat keamanan Iran yang pada awalnya tidak bersenjata justru menjadi sasaran utama serangan.
“Sampai titik ini, aparat kepolisian dan keamanan di Iran tidak bersenjata dan hadir di lapangan tanpa senjata. Pada fase ini, kami menyaksikan jumlah korban paling banyak justru berasal dari aparat kepolisian dan keamanan karena mereka menghadapi aksi unjuk rasa yang mulai melakukan kekerasan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa para pelaku kekerasan tetap melakukan perlawanan saat hendak dihadang aparat. “Ketika ingin dihentikan oleh aparat, mereka yang membawa senjata atau melakukan kekerasan justru melawan pihak kepolisian yang sama sekali tidak membawa senjata,” tuturnya.
Tahap ketiga, lanjut Boroujerdi, menunjukkan adanya keterlibatan eksternal. Pemerintah Iran mengklaim memiliki rekaman hasil penyadapan komunikasi yang mengarah pada instruksi dari badan intelijen asing. Tujuannya, menurut dia, untuk mencoreng citra Iran sebagai negara pelanggar hak asasi manusia, sehingga dapat dijadikan alasan sah bagi intervensi militer dari luar.
“Dengan tujuan Iran digambarkan dan diposisikan sebagai pelanggar hak asasi manusia, agar setelahnya hal ini menjadi alasan yang legitimate untuk Iran diserang oleh pihak luar negeri,” katanya.
Boroujerdi secara spesifik menuding Mossad dari Israel dan CIA dari Amerika Serikat sebagai pihak yang memberikan arahan untuk menyerang aparat keamanan serta warga sipil. Tuduhan ini, menurutnya, diperkuat oleh kesaksian seorang demonstran yang terluka dan mengaku ditikam oleh orang yang sebelumnya mengajaknya bergabung dalam aksi.
“Ini merupakan instruksi dan arahan yang langsung datang dari badan-badan intelijen luar negeri, antara lain Mossad dan CIA,” tegasnya.
Pada tahap keempat, otoritas Iran memberlakukan pembatasan akses internet secara nasional untuk memutus koordinasi kelompok perusuh yang dikendalikan dari luar melalui media sosial. Selain itu, kebijakan keamanan diperketat dengan membekali aparat kepolisian dengan senjata, disertai instruksi ketat untuk menghindari korban jiwa.
“Mereka diberikan izin untuk melakukan penembakan terhadap oknum aksi unjuk rasa yang tidak damai, yang membawa senjata, melakukan penyerangan, atau menembaki masyarakat. Instruksinya adalah melakukan penembakan ke bagian bawah tubuh, bukan ke bagian atas, agar tidak menciptakan korban jiwa,” ujarnya.
Pernyataan Dubes Iran ini muncul di tengah sorotan internasional terhadap dinamika politik di negaranya. Demonstrasi yang awalnya dipicu oleh isu ekonomi tersebut dinilai berpotensi dimanfaatkan oleh pihak eksternal. Pemerintah Iran menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus melindungi hak-hak dasar warganya.
