Pemerintah Indonesia melalui proses diplomatik yang panjang dan terukur sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Hal tersebut disampaikan mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda usai menerima penjelasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Hasan mengungkapkan, keputusan Indonesia tidak diambil secara sepihak. Pemerintah terlebih dahulu melakukan konsultasi intensif dengan tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim yang juga tergabung dalam forum tersebut.
“Ketika pada akhirnya kita memutuskan bergabung, Indonesia telah melalui proses konsultasi yang erat dengan tujuh negara Islam atau negara dengan mayoritas penduduk Muslim,” ujar Hasan, dilansir dari Kompas com.
Adapun tujuh negara yang dimaksud yakni Republik Turkiye, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab. Dengan bergabungnya Indonesia, total terdapat delapan negara mayoritas Muslim yang menjadi bagian dari Board of Peace.
Fokus pada Isu Palestina dan Keseimbangan Global
Dalam pertemuan bersama para mantan menteri luar negeri dan mantan wakil menteri luar negeri, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia bertujuan untuk mendorong penyelesaian konflik Palestina, khususnya situasi kemanusiaan di Gaza.
“Tujuan utamanya adalah membantu penyelesaian masalah Palestina, terutama di Gaza,” kata Hasan, mengutip penjelasan Presiden Prabowo.
Menurut Hasan, keberadaan delapan negara mayoritas Muslim dalam Dewan Perdamaian diharapkan mampu menjadi kekuatan penyeimbang dalam dinamika pengambilan keputusan forum tersebut.
“Memang ada kekhawatiran bahwa Presiden Trump akan memainkan peran yang sangat dominan dan sulit dikontrol. Namun setidaknya, delapan negara ini dapat menjadi penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan di dalam Board of Peace,” ujarnya.
Forum Konsultasi Mantan Diplomat Senior
Diketahui, Presiden Prabowo secara khusus mengundang para mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri untuk berdiskusi mengenai perkembangan geopolitik global, termasuk pembentukan dan peran Board of Peace.
Pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh diplomasi senior, antara lain Retno Marsudi, Alwi Shihab, Marty Natalegawa, serta mantan wakil menteri luar negeri Dino Patti Djalal dan Arif Havas Oegroseno.
