JAKARTA – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi utama kedaulatan nasional karena ketergantungan impor menunjukkan lemahnya kontrol negara atas kebutuhan strategis rakyat.
“Swasembada pangan adalah parameter utama kemandirian bangsa,” katanya saat tampil dalam talkshow interaktif bertema Pangan Mandiri, Masa Depan Negeri di kawasan Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).
Ia menekankan bahwa kedaulatan bangsa hanya dapat diwujudkan apabila negara sepenuhnya menguasai produksi, distribusi, dan pasokan pangan tanpa tekanan eksternal.
Menurut Rizal, swasembada pangan berarti kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri tanpa mengandalkan impor maupun bantuan dari negara lain.
Pada awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Bulog menerima mandat strategis untuk menyerap beras setara beras sebanyak tiga juta ton sepanjang tahun 2025.
Target ambisius tersebut berhasil dicapai berkat sinergi lintas sektor yang melibatkan Babinsa, TNI Angkatan Darat, serta para pelaku pertanian di berbagai daerah.
“Penyerapan tiga juta ton ini tertinggi sepanjang Indonesia merdeka,” katanya.
Capaian tersebut sekaligus mencatatkan rekor nasional baru dalam sejarah penyerapan beras oleh negara.
Rizal mengungkapkan stok cadangan Bulog mencapai titik tertinggi pada Agustus 2025 dengan volume 4,2 juta ton setara beras.
Jumlah tersebut menjadi rekor terbesar sejak Bulog berdiri pada 1969 dan memperkokoh posisi Indonesia dalam menjaga ketahanan serta kemandirian pangan.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo secara terbuka menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan pada 2025 saat melakukan kunjungan kerja ke Purwakarta.
Apresiasi dari Presiden dan Komisi IV DPR RI disebut Rizal sebagai dorongan moral bagi Bulog untuk terus mengoptimalkan peran, fungsi, dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam menjalankan mandatnya, Bulog berpegang pada tiga pilar utama yakni menjamin ketersediaan pangan, memastikan keterjangkauan harga, serta menjaga stabilitas pasar.
“Stabilisasi harga penting agar sesuai harga eceran tertinggi,” katanya.
Kebijakan stabilisasi tersebut dinilai krusial untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan ekonomi pangan nasional.***
