Ghislaine Maxwell, terpidana kasus perdagangan seks sekaligus mantan kekasih Jeffrey Epstein, menolak menjawab pertanyaan dari Komite Pengawas DPR AS dalam deposisi tertutup pada Senin (9/2). Melalui panggilan video dari penjara Texas, Maxwell menggunakan hak konstitusionalnya (Fifth Amendment) untuk tetap bungkam.
Bungkam demi Grasi
Ketua Komite, James Comer (Republik), menyatakan kekecewaannya atas penolakan Maxwell untuk mengungkap identitas kaki tangan Epstein lainnya. Di sisi lain, perwakilan Demokrat, Melanie Stansbury, menilai Maxwell menggunakan momen ini hanya untuk “berkampanye” demi mendapatkan pengampunan (clemency).
Pengacara Maxwell secara terbuka menyatakan bahwa kliennya bersedia bicara jujur secara utuh jika diberikan grasi oleh Presiden Trump. Namun, Gedung Putih menegaskan bahwa saat ini tidak ada diskusi mengenai pemberian keringanan hukuman bagi Maxwell.
Poin-Poin Penting Investigasi:
-
Daftar Kaki Tangan: Perwakilan Ro Khanna (Demokrat) menyoroti dokumen lama yang menyebut adanya 4 konspirator utama dan 25 orang lainnya yang belum didakwa.
-
Hubungan dengan Tokoh Besar: Anggota dewan berencana mendalami hubungan sosial Epstein dengan Donald Trump dan Bill Clinton, meski dalam pertemuan sebelumnya Maxwell mengeklaim tidak pernah melihat perilaku menyimpang dari kedua mantan presiden tersebut.
-
Penolakan Korban: Para penyintas Epstein mendesak pemerintah agar tidak memberi perlakuan khusus atau imunitas apa pun kepada Maxwell, yang mereka sebut sebagai “orang yang sangat jahat.”
Pembukaan Berkas Rahasia
Bersamaan dengan sidang ini, Departemen Kehakiman AS (DOJ) mulai merilis jutaan halaman berkas baru hasil investigasi Epstein. Anggota Kongres kini diizinkan untuk melihat versi dokumen tanpa sensor (un-redacted) sebanyak tiga juta halaman untuk mencari fakta yang selama ini tersembunyi.
Meski Maxwell bersikeras bahwa “daftar klien” Epstein yang dirumorkan selama ini tidak ada, tekanan publik untuk transparansi penuh terus menguat, terutama dari kelompok penyintas yang mencurigai adanya upaya penutupan informasi terhadap pria-pria berkuasa yang terlibat.
