JAKARTA – Pemerintah memastikan penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh telah menemui titik terang. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, menegaskan bahwa persoalan tersebut secara prinsip telah selesai, meski detail teknis pembayaran masih dalam tahap perumusan.
“Sudah, sudah beres kan, kan waktu itu Presiden sudah bilang. Sudah beres, sudah beres,” kata Bobby saat ditemui awak media di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Pernyataan ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo sebelumnya yang menyatakan pemerintah siap menanggung cicilan utang sekitar Rp 1,2 triliun per tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Presiden, beban tersebut sepadan dengan manfaat besar yang dirasakan masyarakat, seperti pengurangan kemacetan lalu lintas, penurunan polusi udara, percepatan mobilitas antarkota, serta transfer teknologi tinggi dari China.
Utang proyek KCJB yang mencapai ratusan triliun rupiah—dengan estimasi sekitar Rp 116–120 triliun—telah lama menjadi sorotan publik akibat pembengkakan biaya (cost overrun) dan tantangan keuangan operasional PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Langkah konkret terbaru datang dari pembahasan tingkat tinggi di pemerintahan. Pada Selasa (20/1/2026), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bertemu Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut turut membahas restrukturisasi keuangan proyek Whoosh.
“Jadi bicara tentang restrukturisasi keuangan. Kereta cepat ini juga menjadi pembahasan,” ungkap AHY kepada wartawan usai pertemuan.
AHY menekankan komitmen pemerintah untuk menjalankan arahan Presiden agar isu ini terselesaikan secara optimal bagi semua pihak. Ia juga memuji kinerja operasional KCIC yang dinilai berjalan lancar.
“Kita berharap pengembangan kereta cepat ini juga bisa hingga Surabaya bahkan,” tegasnya.
Dengan operasional Whoosh yang terus menunjukkan performa positif, termasuk peningkatan jumlah penumpang dan efisiensi layanan, pemerintah berupaya memastikan keberlanjutan proyek ini sebagai ikon transportasi modern nasional. Pembahasan restrukturisasi diharapkan segera menghasilkan skema yang menjaga stabilitas fiskal negara sekaligus mendukung ekspansi jaringan kereta cepat di masa depan.
