GAZA, PALESTINA – Pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan, menegaskan penolakan terhadap segala bentuk pengerahan pasukan asing ke Jalur Gaza, termasuk wacana Indonesia mengirim hingga 8.000 prajurit untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF).
ISF disebut sebagai pasukan stabilisasi internasional yang dibentuk di bawah naungan Board of Peace (BoP), inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendukung implementasi rencana perdamaian di Gaza setelah konflik berkepanjangan.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher pada Rabu (11/2/2026), Hamdan menyatakan Hamas dan warga Palestina di Gaza tidak menginginkan kehadiran pasukan asing. Menurutnya, pesan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah Indonesia dan pihak terkait lainnya.
“Kami telah memberi tahu semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, warga Palestina tidak membutuhkan kekuatan atau pasukan (asing),” ujar Hamdan.
Ia menegaskan dunia tidak seharusnya mempertimbangkan pengiriman pasukan yang berpotensi menggantikan peran pendudukan Israel atau bentrok dengan rakyat Palestina.
“Hal terakhir yang seharusnya dipikirkan dunia adalah mengirim pasukan yang bertindak sebagai pengganti pendudukan (Israel), pasukan yang bentrok dengan rakyat Palestina atas nama penjajahan atau berupaya melemahkan kehendak mereka alih-alih menghadapi tentara pendudukan. Hal seperti itu tidak akan pernah diterima oleh rakyat Palestina,” paparnya.
Hamdan menjelaskan, apabila Majelis Umum PBB memutuskan mengirim pasukan internasional, mandatnya harus terbatas pada penempatan di perbatasan Gaza. Tujuannya untuk mencegah agresi ulang Israel, termasuk penyusupan, penembakan, atau pendudukan kembali.
“Mereka (pasukan internasional) harus mencegah penyusupan, penembakan, pendudukan ulang, atau serangan kembali ke Jalur Gaza seperti yang telah terjadi sebelumnya. Jika pasukan itu datang dengan dasar dan mandat seperti itu, maka hal tersebut dapat diterima,” ucapnya.
Hamdan juga mengungkapkan Hamas telah berkomunikasi dengan sejumlah negara, termasuk Indonesia, terkait isu pasukan asing di Gaza. Ia menyebut negara-negara tersebut menegaskan tidak akan menjalankan agenda Israel terhadap rakyat Palestina.
“Kami mendengar pernyataan yang jelas dari semua negara ini bahwa mereka tidak akan menjadi pihak yang melaksanakan agenda Israel terhadap rakyat Palestina atau melakukan agresi terhadap mereka,” kata Hamdan.
“Anda mendengar ini secara eksplisit dari pemerintah Indonesia: mereka tidak akan menjadi pihak atau pelaksana agenda Israel apa pun di Jalur Gaza,” imbuhnya.
Pernyataan Hamdan muncul di tengah sikap Indonesia yang menyatakan kesiapan berkontribusi dalam misi stabilisasi internasional. Namun, pelaksanaan pengerahan pasukan tetap bergantung pada mandat yang jelas serta perkembangan situasi di lapangan. Penolakan Hamas ini menambah tantangan dalam upaya stabilisasi Gaza pasca-gencatan senjata, di mana isu keamanan dan demiliterisasi masih menjadi perdebatan berbagai pihak.
