Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan rapor pertama APBN 2026. Hingga akhir Januari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan defisit sebesar Rp54,6 triliun atau setara 0,21 persen terhadap PDB.
Angka ini muncul akibat realisasi belanja negara yang “gas pol” mencapai Rp227,3 triliun, sementara pendapatan negara terkumpul sebesar Rp172,7 triliun. Meski defisit, Menkeu menegaskan kondisi ini masih sesuai jalur.
“Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (23/2/2026).
Pajak Tumbuh Kuat, Sinyal Ekonomi Sehat
Kabar menggembirakan datang dari pos pendapatan. Penerimaan perpajakan berhasil mengumpulkan Rp138,9 triliun. Yang menarik, penerimaan pajak neto melonjak tajam sebesar 30,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan ini didorong oleh dua faktor utama: pertumbuhan penerimaan bruto yang stabil dan turunnya restitusi pajak sebesar 23 persen. Bagi pemerintah, kuatnya setoran pajak ini adalah sinyal nyata bahwa mesin ekonomi nasional mulai berputar lebih kencang.
Belanja Agresif di Tengah Pantauan Global
Dari sisi pengeluaran, pemerintah melakukan akselerasi besar-besaran dengan belanja pusat tumbuh hingga 53,3 persen. Langkah agresif ini diambil untuk memastikan program prioritas berjalan sejak awal tahun dan daya beli masyarakat tetap terjaga di kuartal pertama.
Namun, langkah fiskal ini diambil di tengah sorotan tajam investor global. Sebagai informasi:
-
Moody’s baru saja menurunkan outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif.
-
MSCI memperingatkan risiko transparansi pasar modal.
-
IHSG pun sempat tertekan sekitar 8 persen dalam sebulan terakhir.
Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan sebesar Rp105,1 triliun untuk menutup celah defisit tersebut. Dengan target defisit akhir tahun dipatok pada angka 2,68 persen PDB, pemerintah dituntut untuk terus menjaga keseimbangan antara belanja yang ekspansif dan kepercayaan pasar modal yang kini tengah fluktuatif.
