JAKARTA – Rencana pemerintah Indonesia mengirim pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Jalur Gaza, Palestina, ditegaskan murni sebagai misi kemanusiaan dan penjaga perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasukan yang dikerahkan bukan bertugas sebagai kekuatan tempur, melainkan untuk mendukung stabilitas pascakonflik dan perlindungan warga sipil.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Selasa (24/2/2026). “Kehadiran TNI bukan untuk menjadi pihak yang berkonflik. Yang kita kirim bukan kekuatan tempur, melainkan pesan kemanusiaan dan tanggung jawab global,” ujar Amelia.
Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia melalui kontribusi pada operasi PBB. Profesionalisme prajurit TNI telah terbukti di berbagai wilayah konflik internasional, menjadi aset berharga jika negara kembali dilibatkan dalam upaya serupa.
Amelia menyadari kekhawatiran masyarakat terkait risiko benturan dengan pihak-pihak yang terlibat konflik di Gaza, termasuk Hamas. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penyusunan mandat dan aturan penugasan yang sangat ketat serta jelas. “Pasukan TNI tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang berhadapan dengan salah satu aktor konflik. Peran mereka harus jelas sebagai penjamin keamanan distribusi bantuan kemanusiaan, pelindung warga sipil, dan pengawas kesepakatan gencatan senjata jika ada,” katanya.
Rencana penempatan hingga 8.000 personel TNI harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan difokuskan pada zona netral. Prioritas tugas meliputi pengamanan fasilitas kesehatan, kamp-kamp pengungsi, serta koridor logistik bantuan kemanusiaan.
Aturan pertempuran (Rules of Engagement/RoE) wajib bersifat defensif semata, sesuai standar operasi penjaga perdamaian internasional. Koordinasi melalui saluran resmi PBB menjadi elemen krusial guna menghindari kesalahpahaman atau eskalasi di lapangan.
“Selama seluruh prasyarat hukum internasional terpenuhi, mandatnya sah, dan ada jaminan keamanan bagi prajurit kita, kontribusi TNI justru akan mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia,” pungkas Amelia.
Rencana ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF), di mana Indonesia bahkan ditunjuk sebagai wakil komandan operasi. Pengiriman tahap awal diproyeksikan dimulai April 2026, dengan target penuh mencapai ribuan personel paling lambat akhir Juni tahun ini, sebagai bagian dari upaya stabilisasi Gaza pasca-gencatan senjata.
