Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berada di bawah pengawasan ketat setelah munculnya laporan miring mengenai praktik mark-up harga bahan baku. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan adanya oknum mitra yang nekat menggelembungkan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) demi meraup keuntungan pribadi.
Temuan mengejutkan ini diungkap dalam rapat koordinasi yang dihadiri hampir seribu pengelola dapur MBG se-Solo Raya pada Selasa (24/2/2026). Nanik membeberkan bahwa para pengelola dapur sering kali dipaksa menerima bahan pangan dengan kualitas rendah namun dengan harga yang selangit.
Peringatan Keras: “Anda yang Berhadapan dengan Hukum”
Nanik memberikan peringatan “dingin” kepada 933 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak sekali-kali berkompromi dengan mitra yang curang. Ia menekankan bahwa dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nanti, penanggung jawab dapur lah yang akan dikerangkeng hukum, bukan si mitra.
“Ingat! Jangan pernah mau mengikuti kemauan, apalagi bekerja sama dengan mitra yang memarkup harga bahan baku pangan untuk Program MBG ini, apalagi dengan kualitas bahan pangan yang jelek,” tegasnya.
“Kalau BPK menemukan mark up di atas HET, Kepala SPPG yang bertanggung jawab. Mitra bisa ongkang-ongkang, tapi Anda yang berhadapan dengan hukum,” ujarnya.
Perang Melawan Monopoli
Sebagai langkah konkret, BGN mengancam akan melakukan skorsing (suspend) massal bagi mitra yang terbukti melakukan monopoli pemasok. Nanik menemukan indikasi adanya mitra yang sengaja membatasi supplier hanya pada satu atau dua kelompok saja untuk memuluskan aksi penggelembungan harga.
Sesuai dengan Perpres Nomor 115 Tahun 2025, Nanik menginstruksikan:
-
Setiap dapur wajib melibatkan minimal 15 supplier.
-
Memprioritaskan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal.
-
Dilarang menggunakan koperasi “bentukan” mitra yang hanya dijadikan alat untuk mengakali aturan.
Gerakkan Ekonomi Desa, Bukan Kantong Oknum
Nanik menegaskan bahwa filosofi program MBG bukan sekadar mengisi perut pelajar, melainkan menghidupkan ekonomi kerakyatan di desa-desa melalui BUMDesa. Koordinator wilayah kini telah diperintahkan untuk turun langsung mengecek kondisi dapur di lapangan guna memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berubah menjadi makanan berkualitas.
“Kepala SPPG, sampaikan ke mitra Anda, kalau ketahuan mark up dan hanya menyediakan satu dua supplier saja, akan saya suspend!” kata Nanik.
