MADRID, SPANYOL – Pemerintah Spanyol secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat (AS) untuk menggunakan pangkalan militer bersama di wilayahnya guna mendukung operasi serangan terhadap Iran. Keputusan ini diumumkan pada Senin (2/3/2026), menyusul aksi militer gabungan AS dan Israel yang dimulai sejak akhir pekan lalu.
Langkah tegas Madrid ini menjadikan Spanyol sebagai salah satu negara Eropa yang paling vokal menentang eskalasi konflik di Timur Tengah, berbeda dengan sikap sejumlah sekutu Barat lainnya yang lebih akomodatif terhadap Washington.
Armada Tanker AS Direlokasi dari Spanyol
Penolakan tersebut langsung berdampak pada pergerakan aset militer AS. Berdasarkan data pelacakan penerbangan FlightRadar24, sedikitnya 15 pesawat militer AS—terutama pesawat pengisi bahan bakar udara Boeing KC-135 Stratotanker—meninggalkan Pangkalan Udara Rota dan Morón di selatan Spanyol sejak akhir pekan.
Pesawat-pesawat tanker ini berperan vital dalam memperpanjang jangkauan operasi tempur jarak jauh AS. Sebagian armada dipindahkan ke lokasi lain di Eropa, termasuk sedikitnya tujuh pesawat yang mendarat di Pangkalan Udara Ramstein, Jerman. Dua penerbangan lainnya terdeteksi menuju wilayah selatan Prancis, sementara empat penerbangan sisanya belum terkonfirmasi rute akhirnya.
Menteri Pertahanan Spanyol, Margarita Robles, menegaskan bahwa pesawat-pesawat tersebut memang ditempatkan secara permanen di negaranya. Namun, penggunaannya harus sesuai dengan kerangka hukum internasional.
Dasar Hukum Penolakan: Kedaulatan dan Piagam PBB
Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menegaskan bahwa pangkalan militer gabungan tersebut tetap berada di bawah kedaulatan penuh Spanyol. Penggunaannya oleh pasukan asing harus mematuhi perjanjian bilateral tahun 1953 serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Pangkalan militer Spanyol tidak akan digunakan untuk hal apa pun yang berada di luar kesepakatan dengan AS dan Piagam PBB,” ujar Albares, seperti dikutip The New York Times.
Robles menambahkan, terdapat pengecualian terbatas. Pangkalan tersebut masih dapat dimanfaatkan AS di masa depan, asalkan hanya untuk tujuan kemanusiaan.
Kritik Tajam dari PM Pedro Sanchez
Sikap penolakan ini selaras dengan kritik keras Perdana Menteri Pedro Sanchez terhadap operasi militer AS dan Israel. Dalam pidato di Barcelona pada Minggu (1/3/2026), Sanchez mengecam intervensi tersebut sebagai tindakan berbahaya yang melanggar hukum internasional.
“Hari ini, lebih dari sebelumnya, sangat penting untuk mengingat bahwa Anda bisa saja menentang rezim yang penuh kebencian, dan pada saat yang sama, menentang intervensi militer yang tidak dapat dibenarkan serta berbahaya yang berada di luar hukum internasional,” ujar Sanchez, seperti dilansir The Guardian.
Pernyataan Sanchez menonjol di antara para pemimpin Eropa yang sebagian besar cenderung menghindari konfrontasi langsung dengan AS. Sebagai perbandingan, Inggris akhirnya mengizinkan penggunaan pangkalan militernya dengan dalih pertahanan kolektif, meski sempat menunjukkan keraguan pada tahap awal.
Keputusan Spanyol ini berpotensi memengaruhi dinamika aliansi NATO dan memperkuat posisi Madrid sebagai suara independen di Eropa dalam menyikapi konflik Timur Tengah.
