SEMARANG – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Dr Abdul Mu’ti memastikan bahwa Kementeriannya sudah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 181 Trilyun ke DPR.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pengajuan ABT sebesar Rp 181 triliun yang diajukan ke DPR murni untuk penguatan sektor pendidikan dan tidak mengambil pos dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan itu disampaikan Mu’ti usai menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Selasa, 3 Maret 2026.
Pada kesempatan tersebut Mu’ti sekaligus meluruskan isu yang berkembang soal alokasi anggaran kementeriannya.
“Kami sudah paparan di DPR soal ABT ini,” kata Mu’ti seusai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 3 Maret 2026.
Ia menambahkan bahwa saat ini kementeriannya masih menanti keputusan politik dari DPR terkait tambahan anggaran tersebut.
“Kami dalam posisi menunggu keputusan,” kata Mu’ti.
ABT sendiri merupakan mekanisme penambahan anggaran dalam APBN berjalan untuk membiayai kebutuhan mendesak yang tidak tercakup dalam pagu awal, sehingga pengajuannya harus disertai program prioritas yang jelas dan terukur.
Revitalisasi 20 Ribu Sekolah Jadi Prioritas
Program utama dalam usulan ABT adalah revitalisasi 20 ribu satuan pendidikan yang dinilai mengalami kerusakan berat hingga sedang dan membutuhkan intervensi cepat agar proses belajar mengajar tidak terganggu.
“Kami mengajukan tambahan anggaran untuk revitalisasi 20 ribu Satuan Pedidikan,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu.
Langkah ini diproyeksikan menjadi fondasi peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah secara nasional, terutama di wilayah yang infrastrukturnya belum memadai.
Digitalisasi Pendidikan: 3 IFP per Sekolah
Selain perbaikan fisik sekolah, transformasi digital juga masuk dalam daftar prioritas melalui distribusi perangkat Interaktif Flat Panel (IFP) atau Panel Interaktif Digital (PID) ke lebih dari 325 ribu satuan pendidikan sepanjang 2026.
Kebijakan ini disebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat digitalisasi pembelajaran di seluruh Indonesia.
“Untuk digitalisasi itu kita akan bagikan 3 IFP per satuan Pendidikan,”
Dengan skema tersebut, setiap sekolah akan memperoleh tiga unit panel interaktif untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi dan memperluas akses materi digital di ruang kelas.
Beasiswa Guru dan Kenaikan Insentif Honorer
DPR juga telah menyetujui program beasiswa bagi 150 ribu guru yang belum menyelesaikan pendidikan D4 atau S1, dengan bantuan Rp 3 juta per semester sebagai upaya peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
“Beasiswa ini akan diberikan untuk 150 ribu orang guru se Indonesia,” kata Mu’ti.
Sementara itu, guru honorer diusulkan menerima kenaikan insentif dari Rp 300 ribu menjadi Rp 400 ribu sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan mereka.
“Insentif untuk guru honorer akan dinaikkan, dari Rp 300 ribu menjadi Rp 400 ribu,” ujar Mu’ti.
MBG Tetap Terintegrasi dengan Pendidikan Karakter
Mu’ti menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi bagian integral dari kebijakan pendidikan nasional dan tidak terdampak oleh pengajuan ABT.
“Terutama yang berkaitan dengan program 7 Kebiasaan Indonesia Hebat, yaitu bangun pagi, beribadah, berolah raga, makan sehat bergizi, rajin belajar, bermasyarakat dan tidur cepat,” ujarnya.
Program MBG disebut terhubung langsung dengan agenda pendidikan karakter yang menanamkan nilai spiritual, disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, hingga budaya bersih di lingkungan sekolah.
“Jadi MBG memiliki kaitan yang sangat langsung dengan program Kementerian Dikdasmen,” kata Mu’ti.
Capaian 93 Persen Siswa dan Temuan Riset UI
Data terbaru mencatat sebanyak 49.614.433 siswa telah menerima manfaat MBG dari total 53.394.088 siswa atau setara 93 persen cakupan nasional, sementara 3.780.445 siswa masih dalam tahap perluasan layanan.
Sekolah penerima program tercatat 288.845 dari total 434.812 satuan pendidikan atau 66,5 persen secara nasional.
“Jadi capaiannya sudah sangat tinggi,” kata Mendikdasmen.
Hasil riset bersama Lab Sosio Universitas Indonesia menunjukkan bahwa MBG membantu pemenuhan gizi siswa terutama dari kelompok sosial ekonomi rendah sekaligus meningkatkan motivasi dan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan.
“Karena itu program ini diharapkan berkelanjutan dan ditingkatkan kualitasnya,” kata Mu’ti.***
