JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan strategis untuk mempercepat implementasi program Waste to Energy (WTE).
Presiden Prabowo menegaskan hal ini sebagai solusi ganda dalam menangani krisis sampah sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di berbagai kota besar Indonesia.
Langkah percepatan Waste to Energy ini menjadi fokus utama pemerintah pusat dalam menjawab persoalan sampah yang selama ini belum tertangani optimal, terutama di wilayah padat penduduk seperti DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Medan.
Kebijakan ini juga diposisikan sebagai upaya konkret menghadirkan energi alternatif berbasis limbah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di tengah meningkatnya kebutuhan listrik nasional.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo, saat menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/03/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Rosan melaporkan perkembangan program pengolahan sampah menjadi energi yang saat ini difokuskan pada kota-kota besar dengan tingkat produksi sampah tinggi di Indonesia.
“Kepala Danantara Bapak Rosan Roeslani melaporkan perkembangan program Waste To Energy (WTE) atau program pengelolaan sampah menjadi energi di seluruh Indonesia.”
“Khususnya yang berada di kota-kota besar dan padat penduduk seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, dan kota lainnya di Indonesia,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya.
Pemerintah menilai program Waste to Energy sebagai solusi strategis untuk mengurai persoalan sampah nasional yang selama ini menjadi beban lingkungan sekaligus tantangan tata kelola daerah.
Selain mengatasi limbah, proyek ini juga diarahkan untuk menghasilkan energi listrik sebagai bagian dari diversifikasi energi nasional berbasis sumber daya domestik.
Presiden Prabowo pun menekankan pentingnya langkah cepat, terukur, dan terintegrasi dari pemerintah pusat dalam menangani penumpukan sampah yang sudah berlangsung lama di berbagai daerah.
“Presiden Prabowo menginginkan pemerintah pusat segera mengelola sampah-sampah yang telah lama tidak tertangani dengan baik di daerah untuk segera dibersihkan, dihilangkan, dan dimanfaatkan untuk menjadi energi terutama energi listrik,” imbuh Seskab.
Arah kebijakan ini sekaligus menandai transformasi sistem pengelolaan sampah nasional menuju pendekatan berbasis teknologi modern yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Pemerintah juga menargetkan program ini mampu memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan limbah sebagai sumber energi alternatif yang berpotensi besar.
Tidak hanya berdampak pada lingkungan, implementasi Waste to Energy juga diyakini membuka peluang ekonomi baru, termasuk penciptaan lapangan kerja dan pengembangan industri berbasis energi hijau.
Dengan pendekatan hilirisasi yang terintegrasi, pemerintah berharap kota-kota besar di Indonesia dapat bertransformasi menjadi kawasan yang lebih bersih, modern, dan berdaya saing tinggi di masa depan.***
