JAKARTA — Dinamika geopolitik global yang terus berkembang membuat pemerintah dan TNI meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman modern. Salah satu langkah strategis yang kini dipercepat adalah penguatan sistem radar nasional serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penerbang di lingkungan TNI Angkatan Udara (TNI AU).
Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan dan TNI di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Agenda rapat membahas perkembangan situasi geopolitik global hingga keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia di kawasan Timur Tengah.
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono menegaskan bahwa penguatan sistem pertahanan udara menjadi prioritas pemerintah di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman lintas batas dan aktivitas udara kawasan.
“Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan terus memperkuat sistem pengawasan udara nasional melalui penambahan radar secara bertahap untuk menutup wilayah blind spot di Indonesia,” ujar Tonny dalam rapat tersebut.
Langkah penambahan radar dinilai krusial untuk memperkuat kemampuan deteksi dini dan pengendalian wilayah udara nasional. Dengan wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan, keberadaan radar menjadi tulang punggung pengawasan ruang udara agar potensi pelanggaran maupun ancaman dapat diantisipasi lebih cepat.
Penguatan teknologi pertahanan itu juga dipandang sebagai respons atas situasi global yang semakin tidak menentu. Ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan regional, termasuk kawasan Asia Tenggara.
Selain fokus pada modernisasi alat utama sistem persenjataan, TNI AU juga menaruh perhatian besar terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas penerbang disebut menjadi faktor penting untuk menjawab tantangan operasi udara modern.
Tonny menjelaskan bahwa TNI AU tengah melakukan penyempurnaan sistem rekrutmen serta pendidikan sekolah penerbang guna mempercepat kesiapan operasional pilot muda.
“Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat kesiapan operasional penerbang muda agar mampu menjawab kebutuhan operasi udara modern yang menuntut profesionalisme, ketepatan, dan adaptabilitas tinggi,” kata dia.
Menurutnya, tantangan pertahanan udara ke depan tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga kualitas personel yang mengoperasikannya. Karena itu, pembinaan SDM dinilai harus berjalan seiring dengan modernisasi sistem pertahanan.
Dalam rapat tersebut, Komisi I DPR RI turut memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Pertahanan dan TNI dalam memperkuat transformasi pertahanan negara.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai penguatan kesiapsiagaan nasional menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara di tengah perubahan lingkungan strategis global.
Komisi I DPR RI juga mendukung pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dijalankan TNI untuk mengamankan berbagai program strategis nasional serta menjaga stabilitas keamanan nasional.
Penguatan radar, peningkatan kualitas penerbang, hingga transformasi sistem pertahanan dinilai menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memastikan Indonesia tetap mampu menghadapi spektrum ancaman modern yang terus berkembang.
Di tengah situasi geopolitik yang dinamis, pemerintah menilai kesiapan pertahanan nasional harus dibangun secara adaptif agar mampu menjaga stabilitas, keamanan, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
