JAKARTA – Presiden Iran, Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa Teheran akan tetap mematuhi nota kesepahaman dengan Amerika Serikat selama Washington memenuhi kewajibannya.
Pernyataan itu muncul di tengah klaim yang saling bertentangan mengenai kemungkinan pertemuan antara kedua negara di Doha pekan ini.
“Kesepahaman ini bersifat timbal balik. Jika pihak Amerika tetap berkomitmen pada memorandum tersebut, kami juga akan memenuhi komitmen kami,” tulis Pezeshkian di X, dilansir Türkiyetoday, Selasa (30/6/2026). Ia menambahkan bahwa Iran merespons “retorika yang tidak masuk akal” dengan keputusan rasional, sambil menjaga “pertahanan yang teguh dan tanpa rasa takut ketika tindakan diperlukan.”
Nota kesepahaman yang ditandatangani 18 Juni lalu, dengan mediasi Pakistan, mencakup langkah awal seperti keamanan maritim di Selat Hormuz, ekspor minyak Iran, dan pembebasan aset yang dibekukan. Namun, ketegangan kembali meningkat setelah insiden serangan pesawat tak berawak terhadap kapal kargo di jalur tersebut.
Presiden AS Donald Trump mengklaim Iran meminta pertemuan di Doha pada Selasa. “Iran meminta pertemuan. Pertemuan akan berlangsung besok di Doha,” tulisnya di Truth Social. Meski begitu, Gedung Putih mengakui signifikansi pertemuan itu masih belum jelas. Juru bicara Karoline Leavitt menyebut utusan Steve Witkoff dan Jared Kushner akan hadir di Doha, menegaskan bahwa AS tetap berhak menggunakan kekuatan militer.
Iran membantah adanya agenda teknis dengan AS. Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Gharibabadi menegaskan tidak ada pembicaraan langsung, sementara juru bicara Esmaeil Baqaei menekankan fokus Teheran adalah implementasi memorandum.
Oman, melalui Menteri Luar Negeri Badr Albusaidi, menyatakan dukungan penuh terhadap perjanjian tersebut. Ia menolak ide biaya transit kapal di Selat Hormuz, namun membuka kemungkinan pembahasan layanan maritim seperti keselamatan navigasi dan kesiapsiagaan darurat. Albusaidi menegaskan navigasi harus tetap “aman, terjamin, dan bebas” sesuai hukum internasional.
Pada 23 Juni, Iran dan Oman sepakat membentuk kelompok kerja bersama untuk melanjutkan diskusi pengelolaan navigasi dan layanan maritim di Selat Hormuz, dengan melibatkan negara-negara Teluk dan pemangku kepentingan lain.
