JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional agar gangguan seperti pemadaman di Sistem Jawa–Bali tidak terulang.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN (Persero) untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai kebutuhan, memperkuat rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi, serta mempercepat pemeliharaan pembangkit utama.
Langkah ini tidak hanya mempercepat pemulihan pascagangguan, tetapi juga memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan. Pada 25 Juni, Kementerian ESDM mengumpulkan seluruh badan usaha pembangkitan, baik PLN Group maupun IPP, untuk menegaskan komitmen menjaga kinerja operasional pembangkit di Jawa–Bali.
Ke depan, pemerintah akan memperketat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer, mulai dari perencanaan pemeliharaan, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional. “Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko agar kondisi serupa dapat dicegah sedini mungkin dan masyarakat tetap mendapatkan layanan listrik yang stabil dan berkelanjutan,” ujar Qodari.
Selain itu, pemerintah menyiapkan pengembangan kapasitas pembangkit listrik melalui RUPTL PLN 2025–2034 dengan target tambahan 69,5 GW. Dari jumlah tersebut, 42,6 GW (61%) berasal dari energi baru terbarukan, 10,3 GW (15%) dari sistem penyimpanan energi, dan 16,6 GW (24%) dari pembangkit fosil berbahan bakar gas.
Diversifikasi energi juga dilakukan lewat kebijakan biodiesel B50 yang resmi berlaku 1 Juli 2026, sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026. Peluncuran resmi dijadwalkan dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Qodari menegaskan arah kebijakan ini menjadi bagian dari roadmap transisi energi untuk meningkatkan bauran EBT, mengurangi ketergantungan pada fosil, mendukung ekonomi hijau, dan mencapai target Net Zero Emissions.
