JAKARTA – Realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp1.791,5 triliun.
Angka tersebut melonjak 29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berlangsung lebih cepat.
Kenaikan belanja terutama terlihat pada kementerian dan lembaga (K/L) yang mencatat realisasi Rp912,4 triliun.
Belanja kementerian dan lembaga tersebut tumbuh 33 persen secara tahunan hingga akhir Agustus 2026.
Sementara itu, belanja non-kementerian dan lembaga mencapai Rp879,1 triliun atau meningkat 25 persen.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan percepatan belanja K/L mencerminkan semakin banyak aktivitas pemerintah berjalan di lapangan.
“Tahun ini lebih cepat belanja kementerian dan lembaga itu. Ini berarti proyek-proyek pemerintah, aktivitas pemerintah, berjalan di lapangan tumbuh 33 persen.”
“Ini adalah suatu kinerja yang baik,” kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN di Jakarta, Jumat (18/9).
Menurut Suahasil, pemerintah memang mendorong agar anggaran yang telah dialokasikan melalui APBN segera digunakan untuk menjalankan berbagai program.
“Kita memang menginginkan kalau APBN itu sudah dibuat, alokasi kepada K/L itu sudah diberikan, maka alokasi yang diberikan itu digunakan,” tambahnya.
Ia menjelaskan, peningkatan realisasi belanja menjadi indikator bahwa kementerian dan lembaga semakin cepat mengubah anggaran menjadi kegiatan nyata.
Program pemerintah, pelayanan publik, hingga proyek pembangunan menjadi bagian dari aktivitas yang dibiayai melalui peningkatan penyerapan tersebut.
Dengan demikian, anggaran negara yang telah ditetapkan tidak hanya tercatat dalam dokumen APBN, tetapi mulai diwujudkan melalui kegiatan di lapangan.
Dari total belanja K/L Rp912,4 triliun, komponennya mencakup belanja pegawai, barang, modal, serta bantuan sosial.
Belanja pegawai mencatat pertumbuhan 21,7 persen, sedangkan belanja barang meningkat 67,5 persen.
Adapun belanja modal tumbuh 56,3 persen terhadap APBN 2026, sementara belanja bantuan sosial naik 3,4 persen.
“Belanja pegawai tumbuh sehat 21,7 persen, belanja barang 67,5 persen, belanja modal 56,3 persen (terhadap APBN 2026), belanja bansos tumbuh 3,4 persen karena tahun lalu memang cukup tinggi juga belanja bansos kita,” tuturnya.
Di sisi lain, realisasi belanja non-K/L sebesar Rp879,1 triliun digunakan antara lain untuk pembayaran pensiun serta subsidi.
Komponen tersebut juga mencakup pembayaran kompensasi bahan bakar minyak atau BBM dan listrik kepada badan usaha terkait.
Hingga akhir Agustus 2026, pembayaran subsidi dan kompensasi tercatat Rp331,4 triliun kepada PLN dan Pertamina.
“Pembayaran kompensasi itu sekarang dilakukan bulanan, dan subsidi juga dilakukan bulanan kepada PLN dan Pertamina,” ucap dia.
Pertumbuhan belanja pemerintah pusat tersebut menjadi gambaran percepatan pelaksanaan APBN hingga memasuki penghujung kuartal ketiga 2026.***
