Prancis berada dalam cengkeraman krisis sosial setelah gelombang unjuk rasa berskala nasional yang dipelopori para pelajar melumpuhkan sektor pendidikan. Berawal dari aksi protes sebuah SMA di pinggiran Paris pada pertengahan September, gerakan ini meluas menjadi perlawanan massal menuntut perbaikan fasilitas sekolah serta penyelesaian krisis krisis tenaga pengajar yang berlangsung selama sedekad.
Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat puncak demonstrasi melibatkan lebih dari 250.000 orang di seluruh negeri, termasuk 56.000 massa yang memadati jalanan Paris. Pihak penyelenggara aksi bahkan mengklaim angka partisipasi menembus 450.000 orang.
Rangkaian aksi berujung pada penutupan ratusan sekolah, penangkapan masif, hingga bentrokan fisik. Penggunaan gas air mata dan senjata pelumpuh oleh kepolisian terhadap kerumunan remaja memicu kemarahan publik, mendorong keterlibatan para orang tua, guru, hingga serikat buruh dalam barisan unjuk rasa.
Gedung Lapuk, Tikus, dan Kelas Over kapasitas
Akar dari ledakan kemarahan pelajar ini bermula dari memburuknya fasilitas dan sistem pendidikan dasar. Laporan dari serikat guru menunjukkan lebih dari separuh sekolah di Prancis mengalami kekurangan staf pengajar tahun ini, memaksa siswa kehilangan ratusan jam pelajaran akibat ketiadaan guru pengganti.
Di samping krisis staf, kondisi fisik bangunan sekolah digambarkan sangat memprihatinkan:
-
Over kapasitas Kelas: Jumlah siswa membengkak hingga 25–30 orang per kelas.
-
Fasilitas Rusak & Hama: Bangunan tua yang tidak terawat, minim isolasi suhu saat gelombang panas, hingga munculnya sarang tikus dan kecoak.
-
Ketimpangan Wilayah: Kawasan pinggiran (banlieues) penerima alokasi dana pendidikan terendah, sementara populasi usia muda melonjak tajam.
“Saat musim panas, suhu ruangan mencapai 35 derajat Celsius. Dengan 30 sampai 35 siswa di dalam satu kelas, kondisinya benar-benar tidak tertahankan!” ungkap Rudy Cuvilliez, seorang pelajar dari kawasan Pantin, pinggiran Paris.
Tindakan Keras Polisi dan Potensi ‘Koalisi Kemarahan’
Gelombang protes ini menjadi ujian berat bagi masa akhir kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron. Perdana Menteri Sébastien Lecornu berjanji mengumumkan paket langkah darurat akhir bulan ini, di mana platform aduan pelajar telah menampung lebih dari 40.000 aspirasi dalam waktu singkat.
Namun, tindakan represif aparat di lapangan justru memperkeruh suasana. Lebih dari 5.000 orang telah ditangkap, 200 orang luka-luka, dan beberapa remaja mengalami cedera permanen akibat penggunaan granat kejut serta flash-ball. Amnesty International mengecam penggunaan kekuatan tidak proporsional terhadap anak di bawah umur, memicu sedikitnya 18 investigasi internal terhadap oknum kepolisian.
Pemerintah Prancis kini mengkhawatirkan terbentuknya ‘koalisi kemarahan’—di mana kekecewaan publik terhadap kebijakan kepemimpinan Macron selama satu dekade terakhir menyatu dengan pergerakan pemuda yang secara historis kerap menjadi pemicu revolusi sosial besar di Prancis.
