JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membangun 93 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia sepanjang 2026. Pembangunan fasilitas pendidikan berasrama ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mendukung upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pengawasan pembangunan dilakukan secara intensif untuk memastikan setiap fasilitas memenuhi standar kualitas dan layak digunakan.
Menurut dia, penyelesaian proyek tidak hanya berorientasi pada jumlah bangunan, tetapi juga kualitas infrastruktur yang akan menunjang kegiatan belajar dan kehidupan sehari-hari para siswa.
“Seluruh fasilitas di sekolah berasrama ini dikerjakan dengan baik dan layak digunakan anak-anak,” ujar Dody.
Pembangunan 93 Sekolah Rakyat tersebut mencakup berbagai fasilitas pendidikan dan penunjang yang dirancang dalam satu kawasan terpadu. Infrastruktur yang disiapkan meliputi ruang kelas, gedung asrama, laboratorium, fasilitas kesehatan, lapangan olahraga, serta sarana pendukung kebutuhan harian siswa.
Kelengkapan fasilitas itu menjadi bagian penting dari konsep Sekolah Rakyat yang menerapkan sistem pendidikan berasrama. Melalui sistem tersebut, siswa tidak hanya mengikuti pembelajaran formal, tetapi juga mendapatkan tempat tinggal, makanan bergizi, serta pembinaan dan pendampingan karakter secara berkelanjutan.
Dengan tersedianya fasilitas pendidikan dan kebutuhan dasar dalam satu lingkungan, para siswa diharapkan dapat menjalani kegiatan belajar secara lebih optimal. Program ini juga diarahkan untuk membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera memperoleh kesempatan mengembangkan potensi diri tanpa terbebani keterbatasan ekonomi keluarga.
Pembangunan Sekolah Rakyat sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu jalur untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui akses pendidikan yang lebih luas, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan memperluas mobilitas sosial pada masa mendatang.
Dalam pelaksanaan program tersebut, Kementerian PU bertanggung jawab atas pembangunan fisik infrastruktur. Pengawalan konstruksi dilakukan untuk memastikan fasilitas yang disediakan dapat mendukung fungsi sekolah berasrama sesuai kebutuhan peserta didik.
Pembangunan 93 Sekolah Rakyat pada 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sarana pendidikan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kualitas bangunan, kelengkapan fasilitas, dan kelayakan penggunaan menjadi aspek yang ditekankan agar infrastruktur yang dibangun dapat menunjang proses pendidikan secara berkelanjutan.
