Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan terobosan besar untuk memperluas inklusi keuangan dan digitalisasi ekonomi nasional. Warga negara Indonesia direncanakan bakal menerima fasilitas berupa telepon genggam (smartphone) yang telah dilengkapi dengan rekening digital sebagai kanal utama penyaluran bantuan sosial (bansos).
Rencana strategis tersebut diungkapkan oleh Anggota Dewan Penasihat (Board of Advisors) Prasasti, Hashim Djojohadikusumo, dalam ajang Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026).
Melalui mekanisme ini, seluruh dana bantuan pemerintah akan ditransfer secara langsung (direct transfer) ke rekening masing-masing penerima tanpa perantara.
“Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam dengan rekening digital. Seluruh dana bantuan akan berada di sana dan dikirimkan langsung ke rekening masing-masing,” ujar Hashim Djojohadikusumo.
Hapus Bansos Tunai dan Sasar Sektor Informal
Hashim menjelaskan bahwa digitalisasi sistem keuangan publik ini ditujukan untuk mencatat aktivitas ekonomi informal yang selama ini belum terjangkau sistem perbankan nasional (unbanked).
Kebijakan ini sekaligus menandai peralihan sistem penyaluran bansos dari metode tunai menjadi sepenuhnya digital berbasis aplikasi di ponsel pintar.
Kementerian Keuangan di bawah koordinasi Wakil Menteri Keuangan Juda Agung akan mentransfer dana secara langsung ke aplikasi rekening di ponsel penerima.
Gandeng BRI dan BSI Gratiskan Biaya Buka Rekening
Mengutip data Bank Dunia, Hashim menyebutkan sekitar 30 persen penduduk Indonesia saat ini belum memiliki akses ke layanan perbankan formal.
Guna mengatasi persoalan tersebut, rapat kabinet telah menugaskan dua bank BUMN besar, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk memfasilitasi pembukaan rekening massal secara cuma-cuma.
Biaya pembukaan rekening awal sebesar Rp50.000 akan ditanggung oleh pemerintah. Syarat penerima adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
“Saya menghadiri rapat kabinet yang memutuskan bahwa dua bank, Bank Syariah dan Bank Rakyat, diberi tugas menyediakan rekening bank bagi 30 persen penduduk Indonesia yang belum terjangkau perbankan,” pungkas Hashim.
