SAMPANG – Sebanyak 26 dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dikenai penghentian operasional sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Kebijakan tersebut diambil setelah puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diketahui tidak memenuhi kewajiban pelaporan penggunaan dana operasional harian.
Penghentian sementara itu mendapat dukungan dari pengamat MBG asal Sampang, Adir Ahmad, yang menilai langkah BGN sebagai bentuk ketegasan dalam mengawasi pelaksanaan program.
Menurut Adir, kepatuhan terhadap aturan pelaporan keuangan menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan secara transparan.
“Jadi persoalan kelalaian dalam menyetorkan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) bukan sekadar masalah administratif teknis, melainkan menyangkut akuntabilitas publik dan transparansi keuangan negara,” ucapnya, Minggu 15 November 2026.
Ia menilai kewajiban menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) tidak boleh dianggap sebagai formalitas karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Penertiban tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh pengelola SPPG agar menjalankan prosedur administrasi dan keuangan sesuai ketentuan BGN.
Di sisi lain, penghentian sementara puluhan dapur tersebut dipastikan tidak menghambat penyaluran makanan bergizi kepada para siswa penerima manfaat.
Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, memastikan kebutuhan makanan bagi siswa tetap terpenuhi melalui mekanisme pengalihan pelayanan.
“Melalui skema pengalihan yang terintegrasi ini, rantai pasok dan hak pemenuhan gizi para siswa di lapangan dijamin tetap aman tanpa mengalami hambatan berarti,” kata Sudarmanto.
Dengan skema tersebut, distribusi makanan tetap berjalan meskipun sebagian dapur pelaksana program sedang menjalani penghentian operasional.
Langkah BGN ini memperlihatkan bahwa kepatuhan administrasi, transparansi anggaran, dan keberlanjutan pelayanan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan Program MBG.***