Jakarta – Bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai diramaikan sejumlah nama tokoh politik. Setidaknya delapan figur dari berbagai partai politik disebut berpotensi menjadi bahan pertimbangan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam sisa masa pemerintahan 2024–2029.
Isu pergantian wakil presiden mengemuka setelah Prabowo menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (13/11/2026) sore. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo disebut memberikan waktu sekitar satu pekan kepada partai-partai koalisi untuk membahas dan menyampaikan usulan nama pengganti Gibran.
Meski membuka ruang bagi partai politik untuk memberikan masukan, keputusan mengenai sosok yang akan diusulkan sebagai calon wakil presiden berada di tangan Prabowo.
Sejumlah partai koalisi pun menyatakan menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden. Salah satunya Partai Golkar melalui Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia.
Doli mengatakan Golkar akan mendukung keputusan Prabowo mengenai figur yang akan mengisi posisi wakil presiden. Menurutnya, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang solid untuk menghadapi tantangan dalam negeri maupun situasi global.
“Golkar akan sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka,” kata Doli kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Ia menilai, dengan tersisa tiga tahun masa pemerintahan periode 2024–2029, Indonesia membutuhkan persatuan dan sinergi dari seluruh elemen bangsa agar berbagai persoalan dapat ditangani.
Delapan Nama Masuk Pertimbangan
Di tengah pembahasan pengganti Gibran, Doli menyebut delapan tokoh dari lingkungan partai politik yang menurutnya dapat menjadi bahan pertimbangan.
Nama-nama tersebut berasal dari sejumlah partai, yakni Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, serta Ketua MPR sekaligus politikus Gerindra Ahmad Muzani.
Selain itu, terdapat Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Dari PDIP ada Puan Maharani, ada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, dari Gerindra ada Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Sugiono, dan Ahmad Muzani. Kemudian ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono,” ungkap Doli.
Menurut Doli, para tokoh tersebut memiliki pengalaman panjang dalam dunia politik maupun pemerintahan sehingga dapat dipertimbangkan untuk mengisi posisi wakil presiden.
Namun, ia menegaskan bahwa nama-nama tersebut masih sebatas pertimbangan. Prabowo perlu diberikan keleluasaan untuk menentukan sosok yang dinilai paling tepat mendampinginya.
Doli juga menyebut calon wakil presiden harus memiliki pandangan yang sejalan dengan Presiden, terutama dalam menjalankan visi, misi, dan kebijakan pemerintahan.
“Tokoh yang sejalan dan searah visi, misi, sikap, paradigma berpikir serta kebijakannya dengan Pak Prabowo,” ujarnya.
Selain keselarasan visi, Doli menilai calon wakil presiden harus memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial. Figur tersebut juga harus memenuhi persyaratan konstitusional serta dikenal luas oleh masyarakat dan lingkungan politik.
“Tokoh yang memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden (tidak berpotensi bermasalah kembali), dikenal luas di lingkungan politik dan masyarakat. Ketiga, problem solver, sosok yang juga memiliki kemampuan ikut membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi sesuai arahan Presiden,” jelasnya.
Ia kembali menegaskan bahwa Prabowo merupakan pihak yang paling memahami sosok pendamping yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan.
“Dengan pengalaman dua tahun perjalanan pemerintahan, maka Pak Prabowo-lah yang paling tahu siapa tokoh itu. Makanya kita serahkan sajalah sepenuhnya kepada beliau,” sambung Doli.
Kader PKB Sampaikan Dukungan untuk Cak Imin
Selain daftar nama yang disampaikan Doli, dukungan terhadap Muhaimin Iskandar untuk mengisi posisi wakil presiden juga muncul dari sejumlah kader PKB.
Meski demikian, dukungan tersebut dipastikan bukan keputusan resmi partai. Ketua Fraksi PKB DPR RI Syaiful Huda menyebut aspirasi yang disampaikan kader merupakan pandangan pribadi.
“Aspirasi pribadi. Jadi tidak mewakili kelembagaan PKB. Jadi ya aspirasi personal,” kata Huda kepada wartawan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Huda menjelaskan, hingga saat itu PKB masih menyerahkan sepenuhnya proses pengisian jabatan wakil presiden kepada Prabowo. Ia menyebut kewenangan Presiden untuk mengusulkan nama calon pengganti telah diatur dalam konstitusi.
“Secara konstitusi sudah diatur. Jadi Pak Presiden punya kewenangan mendorong dua nama. Nah, terkait dengan ini tentu kita serahkan sepenuhnya ke Pak Presiden,” terang Huda.
Ahmad Muzani Belum Mau Tanggapi Bursa Cawapres
Nama Ketua MPR Ahmad Muzani juga masuk dalam daftar delapan figur yang disebut Doli. Namun, Muzani memilih tidak menanggapi spekulasi mengenai peluang dirinya menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran.
Saat ditemui wartawan di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026), Muzani meminta agar pertanyaan mengenai bursa cawapres tidak dibahas terlebih dahulu.
“Jangan komentar bursa dulu,” kata Muzani.
Ia mengatakan ingin berfokus pada proses pergantian wakil presiden yang menjadi pembahasan di MPR. Karena itu, Muzani hanya bersedia memberikan keterangan mengenai agenda rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna.
“Komentarnya adalah tentang rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna,” ucapnya.
Hingga kini, delapan nama yang disebut Doli masih berstatus sebagai figur yang dapat dipertimbangkan. Belum ada penetapan resmi mengenai calon wakil presiden pengganti Gibran, sementara keputusan selanjutnya berada dalam proses pembahasan dan kewenangan Presiden Prabowo.