JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia mengambil tindakan keras terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketegasan tersebut diwujudkan melalui pencabutan 17 konsesi perusahaan serta penyelidikan terhadap 104 perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).
“Kami terpaksa mengambil langkah-langkah yang sangat tegas. Kami telah mencabut 17 konsesi perusahaan. Sebanyak 26 perusahaan kini sedang diselidiki. Sebelas perusahaan telah didakwa. Sementara itu, 23 perusahaan masuk dalam daftar yang akan didakwa,” ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan, penanganan hukum terhadap perusahaan menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan mencegah kebakaran hutan berulang.
Secara keseluruhan, Polri tengah menyelidiki 104 perusahaan terkait persoalan karhutla, dengan sejumlah perkara telah memasuki tahapan penindakan hukum.
71 Ribu Petugas Dikerahkan, 16 Orang Gugur
Selain penegakan hukum, pemerintah mengerahkan sekitar 71.000 petugas untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung hampir empat bulan.
Operasi besar tersebut menelan korban jiwa setelah 16 petugas meninggal dunia ketika menjalankan tugas pemadaman.
Sejumlah personel lainnya juga mengalami luka-luka, sementara dua helikopter pemerintah hilang selama operasi penanganan kebakaran.
Prabowo mengungkapkan, kondisi kebakaran mulai menunjukkan perkembangan positif meskipun upaya pengendalian menghadapi tantangan cuaca ekstrem.
Menurutnya, fenomena El Nino yang terjadi saat ini merupakan salah satu yang terparah dalam kurun waktu 50 tahun terakhir.
Kondisi tersebut meningkatkan risiko kebakaran sekaligus mempersulit upaya pemadaman di berbagai kawasan terdampak.
Sampaikan Permintaan Maaf kepada Malaysia dan Singapura
Dampak karhutla Indonesia juga menjadi perhatian dalam forum ASEAN karena asap kebakaran sempat menyebar hingga ke wilayah negara tetangga.
Prabowo secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Malaysia dan Singapura atas gangguan akibat kabut asap tersebut.
“Atas nama pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia, kami meminta maaf apabila telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Singapura dan Malaysia. Namun, harap yakin bahwa kami telah melakukan yang terbaik,” ucapnya.
Permintaan maaf tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerintah menyadari penanganan karhutla bukan hanya persoalan domestik, melainkan juga menyangkut kepentingan lingkungan dan kesehatan masyarakat kawasan Asia Tenggara.
Pemerintah Siapkan Strategi Pencegahan Karhutla
Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin terus mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi.
Pemerintah kini menyiapkan pembentukan lembaga baru serta sejumlah program khusus untuk memperkuat langkah antisipasi dan pencegahan karhutla.
Strategi tersebut diarahkan agar penanganan kebakaran dilakukan sejak dini melalui pengawasan dan tindakan preventif yang lebih tegas.
“Kami bertekad untuk memulai program-program tegas guna mencegah kebakaran, alih-alih menunggu kebakaran terjadi dan kemudian melakukan mitigasi,” pungkas Prabowo.
Pernyataan di KTT ASEAN tersebut memperlihatkan komitmen Indonesia memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan sekaligus membangun sistem pencegahan kebakaran hutan yang lebih efektif.***