Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pemerintah akan menertibkan praktik percaloan dan permainan harga dalam pengadaan bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini diarahkan untuk melindungi petani dan peternak lokal sekaligus memastikan kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga.
Sudaryono menyoroti potensi penyimpangan dalam rantai pasok bahan pangan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah praktik pembelian bahan pangan berkualitas rendah demi memperoleh keuntungan lebih besar, termasuk penggunaan telur dengan mutu kurang baik oleh sejumlah dapur MBG.
Menurutnya, pembenahan sistem pengadaan perlu dilakukan seiring semakin luasnya cakupan program. BGN mencatat lebih dari 58 juta penerima manfaat telah terverifikasi, didukung 26.723 dapur terverifikasi dan 80.315 pemasok lokal.
Dari total pemasok tersebut, sebanyak 82,83 persen merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Angka ini menunjukkan besarnya keterlibatan pelaku usaha lokal dalam mendukung kebutuhan pangan program MBG.
Untuk memperkuat transparansi dan memangkas rantai distribusi, BGN tengah mengembangkan platform digital bernama Loka MBG. Marketplace tersebut dirancang untuk mempertemukan kebutuhan dapur MBG secara langsung dengan petani, peternak, koperasi, dan asosiasi produsen.
“Kami ingin membangun marketplace-nya MBG, kami namakan Loka MBG. Yang masuk ke dalam marketplace ini adalah asosiasi dan koperasi petani serta peternaknya langsung, dan dijual dengan harga acuan pemerintah,” kata Sudaryono.
Melalui penerapan harga acuan pemerintah, BGN berharap mekanisme pengadaan dapat memberikan kepastian bagi produsen. Dengan demikian, petani dan peternak tidak dirugikan ketika harga komoditas turun, sementara biaya pengadaan tetap terkendali saat harga pasar meningkat.
Upaya memperkuat keterlibatan pemasok lokal juga menjadi perhatian Satuan Tugas MBG Sulawesi Barat. Pemerintah daerah didorong berperan aktif membuka akses bagi petani, peternak, serta pelaku usaha setempat agar dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan dapur SPPG.
Perwakilan Sekretaris Satgas MBG Sulawesi Barat, Sofiawati Sofyan, mengatakan pemerintah daerah perlu memberikan pendampingan dan penguatan kepada pelaku usaha lokal agar mereka mendapatkan kesempatan dalam rantai pasok program tersebut.
“Peran pemerintah hadir untuk itu, melakukan advokasi, melakukan penguatan. Supaya petani kita, pengusaha kita yang sifatnya lokal, tetap bisa terakomodir di SPPG ini,” ujar Sofiawati dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/11/2026).
Pembenahan tata kelola pengadaan tersebut diharapkan membuat MBG tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengadaan yang transparan, harga yang terkendali, serta keterlibatan produsen lokal menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus menjamin mutu dan keamanan pangan bagi penerima manfaat.
