Papua – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua. Selain memperluas akses pemenuhan gizi bagi anak-anak hingga wilayah pelosok, program ini juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani dan peternak lokal.
Sebanyak 275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Papua menjadi salah satu penopang perluasan layanan pangan bergizi. Penguatan tersebut dilakukan agar manfaat program dapat menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk kawasan dengan prevalensi stunting tinggi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, aktivasi dapur SPPG merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan MBG, terutama di wilayah Indonesia Timur dan Papua Pegunungan.
“Kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, wilayah yang stunting-nya tinggi mulai dari wilayah Timur Indonesia termasuk Papua Pegunungan,” ujar Sudaryono, dikutip pada Minggu (15/11/2026).
Menurut Sudaryono, pengoperasian dapur SPPG harus melalui sejumlah tahapan persiapan. Proses tersebut mencakup pelatihan penjamah makanan serta pendataan penerima manfaat secara akurat untuk memastikan standar pelayanan dan kualitas makanan tetap terjaga.
Ia memperkirakan tahapan aktivasi akan dimulai pada tanggal 2. Setelah proses tersebut, dapur-dapur SPPG ditargetkan siap beroperasi dalam waktu tiga hingga empat minggu.
“Kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai pada tanggal 2 itu, kemudian dapur-dapur tersebut siap beroperasi pada tiga sampai empat minggu setelah aktivasi,” tegasnya.
Pemda Dorong Petani Lokal Pasok Bahan Pangan MBG
Dukungan terhadap perluasan program MBG juga disampaikan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol menilai program tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan makanan dan nutrisi anak-anak, khususnya yang tinggal di wilayah pedalaman.
“Program MBG ini sangat baik karena dapat membantu memenuhi kebutuhan makan dan kebutuhan gizi anak-anak kita yang berada di daerah pelosok,” kata Ones.
Selain meningkatkan pemenuhan gizi, pelaksanaan MBG di Tanah Papua juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah daerah mendorong agar kebutuhan bahan pangan dapur SPPG dapat dipenuhi melalui hasil produksi petani dan peternak setempat.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua Lunanka VML. Daimboa menyatakan kesiapannya untuk membantu menghubungkan pengelola SPPG dengan para petani lokal. Langkah tersebut diperlukan agar pengadaan bahan pangan dapat disesuaikan dengan ketersediaan komoditas di daerah.
“Untuk itu kami siap menjadi penghubung antara pengelola SPPG dengan petani-petani guna untuk memperoleh informasi mengenai ketersediaan komoditas lokal sebelum melakukan pengadaan bahan pangan,” ucap Lunanka.
Melalui kerja sama tersebut, rantai distribusi bahan pangan diharapkan menjadi lebih pendek. Penyerapan hasil pertanian secara langsung juga berpotensi memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus memperluas manfaat ekonomi program MBG.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola SPPG, serta petani dan peternak lokal diharapkan dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan. Dengan demikian, MBG tidak hanya mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak di Tanah Papua, tetapi juga ikut menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
