Palu – Presiden Prabowo Subianto meminta pengelolaan sektor pertambangan lebih mengutamakan kepentingan nasional. Ia menginstruksikan jajaran menteri, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar sedikitnya 70 persen manfaat ekonomi dari izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada kegiatan Tanwir Muhammadiyah 2026 di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Presiden menegaskan, penguasaan negara terhadap sumber daya alam perlu diperkuat agar kekayaan Indonesia memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” tegas Prabowo.
Meski demikian, Prabowo menyatakan pemerintah tetap membuka ruang bagi investor yang ingin menanamkan modal di sektor pertambangan. Keterlibatan investor dinilai masih diperlukan apabila Indonesia membutuhkan tambahan pendanaan untuk mengembangkan kegiatan usaha.
Namun, ia menekankan bahwa investasi tidak boleh membuat keuntungan terbesar dari pengelolaan sumber daya alam justru mengalir ke pihak luar. Investor tetap berhak memperoleh pengembalian modal, tetapi setelah itu mayoritas keuntungan harus dinikmati Indonesia.
“Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” ujarnya.
Prabowo menyebut arah kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Konstitusi menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara serta harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Selain sektor pertambangan, Presiden juga menyoroti pengawasan kegiatan ekspor. Ia menyampaikan bahwa pemerintah mulai menerapkan mekanisme ekspor melalui satu pintu dengan melibatkan lembaga yang telah ditunjuk.
Menurut Prabowo, mekanisme tersebut diperlukan untuk memperkuat pengawasan terhadap jumlah komoditas yang dikirim ke luar negeri. Pemerintah juga ingin mencegah manipulasi laporan ekspor yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi penerimaan negara.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi,” kata Prabowo.
Ia mencontohkan pentingnya kesesuaian antara volume barang yang benar-benar dikirim dengan jumlah yang tercantum dalam laporan ekspor. Jika komoditas yang dikirim mencapai 100 ton, perusahaan harus melaporkan jumlah yang sama kepada negara.
“Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton, laporannya 50 ton atau 30 ton,” tegasnya.
Prabowo berharap penguatan pengawasan ekspor dan pembenahan tata kelola pertambangan dapat meningkatkan kontribusi sektor sumber daya alam terhadap perekonomian nasional. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan kekayaan alam tidak hanya memberikan keuntungan bagi investor, tetapi juga menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi bangsa Indonesia.
Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kedaulatan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai amanat konstitusi.
