Palu – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membenahi sistem perekonomian Indonesia agar kembali sejalan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Ia menegaskan, pembangunan ekonomi nasional harus berlandaskan semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Komitmen tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Tanwir Muhammadiyah 2026 di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Dalam kesempatan itu, Presiden menyatakan akan memanfaatkan sisa masa mandat kepemimpinannya untuk memperbaiki sistem ekonomi yang menurutnya telah menyimpang dari ketentuan konstitusi.
“Di depan rakyat, saya bertekad, sisa mandat saya, saya akan teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Ini harus kita tegakkan,” ujar Prabowo.
Ia mengingatkan bahwa konsep perekonomian Indonesia sejak awal dibangun berdasarkan prinsip kekeluargaan. Menurutnya, landasan tersebut merupakan amanat para pendiri bangsa, bukan gagasan yang hanya berasal dari individu maupun kelompok politik tertentu.
“Ekonomi kita adalah ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kalangan Prabowo-Semianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita, ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang,” katanya.
Prabowo juga menyoroti adanya pihak-pihak yang dinilainya berupaya menghilangkan semangat yang terkandung dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Padahal, kedua pasal tersebut menjadi dasar konstitusional bagi pengaturan perekonomian nasional sekaligus tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Presiden kemudian mengingatkan kembali isi pokok Pasal 33 UUD 1945. Ketentuan tersebut mengamanatkan agar perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selain itu, sektor produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.
Penguasaan negara juga mencakup bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Seluruh sumber daya tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Prabowo menyebut pemerintahannya mulai mengarahkan kebijakan ekonomi agar kembali berpedoman pada prinsip tersebut. Ia berharap langkah pembenahan yang dilakukan dapat mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.
“Sekarang kita berorientasi kepada Pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama, kebersamaan tadi, berdasar atas asas kekeluargaan,” ungkapnya.
Melalui pembenahan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pengelolaan ekonomi nasional. Dengan demikian, pembangunan diharapkan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dinikmati masyarakat secara lebih merata.
