JAKARTA – Upaya Indonesia membawa persoalan pemenuhan gizi anak ke tingkat dunia membuahkan hasil. Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi mengesahkan resolusi tentang akses setara anak terhadap pangan bergizi yang diprakarsai Indonesia pada 6 Oktober 2026.
Resolusi bernomor A/HRC/RES/63/18 itu disahkan secara konsensus dalam Sesi ke-63 Dewan HAM PBB. Sebanyak 80 negara anggota mendukung dokumen yang mengangkat pentingnya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan makanan yang aman, cukup, dan bergizi.
Pengesahan ini menjadi salah satu capaian diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Isu yang selama ini menjadi bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mendapat tempat dalam pembahasan hak asasi manusia di PBB.
Bagi pemerintah, pemenuhan gizi anak bukan sekadar persoalan menyediakan makanan. Program tersebut juga berkaitan dengan upaya menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik.
Komitmen itu sudah masuk dalam agenda Presiden Prabowo Subianto sejak Pilpres 2024. Dalam dokumen Visi dan 8 Misi Asta Cita Prabowo-Gibran, pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah serta pesantren, termasuk bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil, ditempatkan sebagai program prioritas pertama.
Setelah menjabat, Prabowo kemudian merealisasikan komitmen tersebut melalui program MBG. Dia beberapa kali menegaskan bahwa pemenuhan gizi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun generasi Indonesia.
Saat memimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin (1/6/2026), Prabowo kembali menyinggung tujuan program tersebut.
“Kita terus memberi Makan Bergizi Gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul, dan cerdas,” ujar Prabowo.
Upaya membawa agenda tersebut ke luar negeri juga dilakukan melalui berbagai forum internasional. Dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2025, Prabowo memaparkan langkah Indonesia menghadapi ancaman krisis pangan, energi, dan air.
Dalam kesempatan itu, dia menyoroti peningkatan produksi beras nasional, penguatan rantai pasok pertanian, hingga bantuan pangan bagi negara-negara yang membutuhkan, termasuk Palestina.
Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI Bidang Penguatan Isu Multilateral, Tri Tharyat, mengatakan pembahasan MBG di forum internasional tidak bisa dilepaskan dari persoalan ketahanan pangan dunia.
Dia mencontohkan pembahasan BRICS Grain Initiative dalam KTT BRICS di India. Inisiatif tersebut berkaitan dengan upaya menjaga rantai pasok pangan di tengah dampak konflik Rusia-Ukraina.
“Tentunya dalam konteks BRICS ini yang cukup menarik adalah adanya pembahasan terkait BRICS Grain Initiative ya,” kata Tri di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Menurut Tri, pemaparan Prabowo mengenai MBG mendapat sambutan positif dari negara-negara anggota BRICS tanpa adanya penolakan.
Di jalur diplomasi HAM, Menteri Luar Negeri Sugiono juga pernah mengangkat pentingnya pemenuhan hak dasar masyarakat dalam Sidang High-Level Segment Sesi ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa pada 23 Februari 2026.
Sugiono menekankan bahwa hak asasi manusia harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hak anak untuk belajar tanpa kelaparan dan hak keluarga mendapatkan layanan kesehatan.
“Ketika anak-anak dapat belajar tanpa rasa lapar, keluarga dapat mengakses layanan kesehatan, masyarakat merasa aman, dan ketika kesempatan berada dalam jangkauan (yang sama). Ini adalah perwujudan dari hak-hak fundamental,” kata Sugiono.
**Dorong Negara Perluas Program Makanan Sekolah**
Resolusi yang diusung Indonesia tidak hanya berbicara mengenai pemenuhan makanan bergizi bagi anak sekolah. Dokumen tersebut juga menekankan pentingnya memastikan setiap anak mendapatkan pangan yang aman, cukup, bergizi, dan sesuai dengan nilai budaya setempat.
Negara-negara anggota PBB didorong menghilangkan berbagai hambatan yang membuat anak sulit memperoleh makanan bergizi. Perhatian khusus juga diberikan kepada anak penyandang disabilitas serta anak-anak yang tinggal di wilayah konflik dan situasi darurat kemanusiaan.
Pemenuhan gizi bahkan didorong sejak masa kehamilan hingga anak tumbuh besar. Cakupannya meliputi gizi ibu hamil dan menyusui, pemberian ASI eksklusif, hingga makanan pendamping ASI.
Resolusi tersebut juga mendorong negara-negara mempertahankan dan memperluas program makanan sekolah. Menariknya, pengadaan bahan pangan untuk program tersebut diharapkan melibatkan petani kecil, nelayan, koperasi, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Artinya, program makanan sekolah tidak hanya menyasar kebutuhan gizi anak, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam penyediaan bahan pangan.
PBB turut mendorong negara anggota memasukkan target pemenuhan gizi anak ke dalam strategi pembangunan nasional. Dukungan anggaran, edukasi gizi, serta kerja sama dengan badan-badan PBB seperti UNICEF, WHO, FAO, WFP, dan OHCHR juga menjadi bagian dari rekomendasi resolusi.
Perwakilan diplomasi Indonesia, Yvonne, mengatakan tema resolusi tersebut dipilih dengan mempertimbangkan program prioritas pemerintah, terutama MBG.
“Pemilihan tema resolusi diselaraskan dengan program prioritas RI yaitu Makanan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan status gizi dan kualitas SDM, khususnya anak-anak,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (10/10/2026).
Menurut Yvonne, dukungan 80 negara anggota yang mengesahkan resolusi secara konsensus merupakan hasil koordinasi lintas kementerian dan diplomasi yang dilakukan Indonesia.
Inisiatif tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak (CRC), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
**Tantangan Berikutnya Ada pada Pelaksanaan MBG**
Peneliti politik sekaligus kandidat doktor komunikasi politik diplomasi Universitas Sahid, Didin Nasirudin, menilai langkah Indonesia mengangkat isu gizi anak di forum internasional sesuai dengan persoalan yang tengah dihadapi dunia.
Konflik geopolitik di Eropa dan Timur Tengah, menurut dia, telah mengganggu rantai pasok pangan global. Kondisi tersebut membuat kelompok rentan, terutama anak-anak dan perempuan, semakin membutuhkan perlindungan.
“Upaya Indonesia mengangkat isu gizi anak dalam forum internasional sebenarnya tidak menyimpang dari agenda global,” kata Didin melalui pesan singkat.
Namun, dia mengingatkan bahwa capaian di tingkat internasional perlu diikuti dengan pelaksanaan program yang baik di dalam negeri. Menurutnya, keberhasilan MBG tidak cukup hanya dilihat dari luasnya jangkauan penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pengelolaan dan ketepatan pelaksanaannya.
Sejauh ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan sejumlah pembenahan untuk memperbaiki pelaksanaan program. Langkah tersebut mencakup penyegaran kepemimpinan, perluasan penerima manfaat, hingga pengembangan penyajian makanan secara prasmanan.
Pola prasmanan diharapkan dapat mengurangi makanan terbuang sekaligus menjaga kualitas makanan yang disajikan. Pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga diperketat, termasuk dalam pemilihan bahan baku dan proses distribusi.
SPPG yang tidak memenuhi standar operasional dapat dikenai sanksi sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan.
Didin juga menyarankan pemerintah tidak menutup diri terhadap pengalaman negara lain dalam menjalankan program makanan sekolah. Menurutnya, sejumlah negara telah memiliki skema yang bisa menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki pelaksanaan MBG.
Dia mencontohkan National School Lunch Program (NSLP) di Amerika Serikat yang sudah berjalan sejak 1946. Program tersebut menerapkan bantuan berdasarkan tingkat pendapatan keluarga.
Anak-anak dari keluarga dengan pendapatan hingga 130 persen dari garis kemiskinan federal mendapatkan makanan gratis. Sementara itu, keluarga dengan pendapatan di atas batas tersebut hingga 185 persen memperoleh makanan dengan tarif bersubsidi.
Pada tahun fiskal 2024, program NSLP mengelola anggaran sebesar 17,7 miliar dolar AS untuk menyediakan lebih dari 4,8 miliar porsi makanan.
Singapura juga memiliki skema serupa melalui MOE Financial Assistance Scheme (MOE FAS). Program ini memberikan subsidi sebesar 4,10 dolar Singapura per porsi bagi siswa dari keluarga prasejahtera. Siswa lainnya tetap bisa mendapatkan makanan di kantin sekolah dengan harga terjangkau.
Menurut Didin, pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang mampu menjaga keberlanjutan anggaran sekaligus memastikan bantuan menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Dia menilai keberhasilan Indonesia membawa isu gizi anak ke PBB akan semakin berarti apabila diikuti bukti nyata dari pelaksanaan program di dalam negeri.
“Keberhasilan diplomasi Indonesia tidak cukup diukur dari jumlah negara yang mendukung inisiatif pemenuhan gizi anak. Pencapaian yang jauh lebih berarti adalah apabila Indonesia mampu membuktikan bahwa negara berkembang dapat menyelenggarakan program pemenuhan gizi anak yang efektif, berkeadilan, tepat sasaran, dan berkelanjutan secara fiskal,” pungkas Didin.
Pengesahan resolusi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif mendorong isu pemenuhan gizi anak dalam agenda global. Tantangan selanjutnya adalah memastikan komitmen tersebut berjalan seiring dengan perbaikan kualitas program di dalam negeri, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan anak-anak dan keluarga Indonesia.
