BANDUNG – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mengingatkan pengembang perumahan, termasuk Summarecon Bandung, agar memenuhi kewajiban menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Penegasan tersebut disampaikan Musa saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke kawasan Summarecon Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai pembangunan kawasan hunian berskala besar tidak boleh hanya mengutamakan rumah kelas menengah dan mewah, tetapi harus memberikan ruang bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pengembang tidak boleh menjadikan tingginya harga tanah atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai alasan untuk tidak membangun rumah murah.”
“Sejak awal perencanaan, pengembang harus sudah memikirkan alokasi lahan untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tegas Musa seperti dilansir Parlementaria.
Menurutnya, pengembang besar memiliki kemampuan menerapkan subsidi silang melalui keuntungan penjualan rumah menengah dan mewah untuk mendukung pembangunan hunian sederhana.
Musa juga menyoroti pentingnya pengawasan pemerintah daerah agar aturan hunian berimbang tidak sekadar menjadi persyaratan administratif.
“Kalau ketentuan ini tidak ditegaskan dan diawasi secara jelas, pelaksanaan hunian berimbang akan sulit terwujud. Karena itu, pemerintah harus memastikan aturan berjalan dan pengembang benar-benar melaksanakan kewajibannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlibatan pengembang swasta menjadi faktor penting dalam merealisasikan program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Musa, pemerintah tidak mungkin mengandalkan anggaran negara semata untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat sehingga kontribusi sektor swasta harus diperkuat.
Untuk meningkatkan kepatuhan, ia mendorong penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) bagi pengembang.
Pengembang yang serius menyediakan rumah layak bagi MBR dapat memperoleh insentif, termasuk peluang keringanan pajak sesuai ketentuan, sedangkan pihak yang mengabaikan kewajibannya harus ditindak.
Komisi V DPR RI memastikan akan terus mengawasi penerapan kebijakan hunian berimbang agar penyediaan rumah terjangkau berjalan konsisten dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, program penyediaan hunian layak tidak boleh hanya berjalan untuk lima atau sepuluh tahun, tetapi harus berkesinambungan.”
“Kami di Komisi V akan terus mengawal agar masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari kebijakan perumahan ini,” pungkas Musa.***
