Mataram – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan belum ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap relawan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Penegasan ini disampaikan menyusul penyesuaian anggaran operasional bagi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Regional BGN Wilayah NTB, Eko Prasetyo, mengatakan kebijakan tersebut lebih diarahkan pada pengaturan jumlah relawan yang bertugas setiap hari. Mitra dan kepala SPPG diberikan keleluasaan untuk mengatur jadwal kerja sesuai kebutuhan operasional dapur.
“PHK sih tidak ada. Jadi lebih kepada fleksibel tadi, pihak mitra bisa mengatur siapa yang masuk hari Senin, siapa yang masuk hari Selasa. Tergantung polanya,” ujar Eko di Mataram, Rabu (11/11/2026).
Menurut Eko, anggaran operasional sebesar Rp3.000 per penerima manfaat harus dikelola secara optimal. Dana tersebut juga mencakup pembayaran gaji relawan sehingga pengaturan tenaga kerja perlu disesuaikan dengan kapasitas pelayanan masing-masing SPPG.
Salah satu skema yang dapat diterapkan adalah sistem kerja bergiliran atau shift. Pelaksanaannya diserahkan kepada kesepakatan antara mitra yayasan, kepala SPPG, dan para relawan.
Eko mengakui penyesuaian anggaran tersebut berpotensi mengubah pola kerja relawan. Meski demikian, BGN berharap kebijakan efisiensi tidak berujung pada perumahan pekerja yang selama ini telah terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
“Kami berharap tidak ada yang dirumahkan. Mereka sudah berjuang dari awal. Harapannya tetap bekerja dan pihak SPPG sebagai penengah bisa mencari solusi terbaik bagi mitra maupun relawan,” katanya.
Ia menegaskan, pengelolaan anggaran operasional harus mengikuti petunjuk teknis (juknis) BGN. Ketentuan tersebut turut mengatur kebutuhan tenaga kerja berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap SPPG.
Eko mencontohkan, kebutuhan relawan pada dapur yang melayani 1.000 penerima manfaat tidak bisa disamakan dengan SPPG yang melayani 3.000 penerima manfaat. Karena itu, jumlah tenaga kerja perlu disesuaikan agar penggunaan anggaran negara lebih efisien.
Terkait kemungkinan adanya relawan yang keberatan atau kehilangan pekerjaan akibat kebijakan tersebut, Eko menyebut BGN tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Adapun keputusan teknis mengenai pengaturan tenaga kerja menjadi kewenangan mitra dan pengelola SPPG.
BGN juga optimistis penyesuaian anggaran tidak akan mengganggu kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat. Masukan dari asosiasi dan pihak terkait tetap menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebutuhan ideal tenaga kerja di setiap dapur.
Sementara itu, Eko mengaku belum menghitung secara khusus besaran penghematan anggaran yang dihasilkan dari kebijakan penyesuaian operasional SPPG di NTB.
