SANGIHE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sangihe memperkuat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendorong keterbukaan anggaran, koordinasi lintas sektor, dan ketepatan penyaluran manfaat kepada penerima.
Langkah tersebut ditegaskan Kepala Seksi Intelijen Kejari Kepulauan Sangihe, Jhon Thimotius Padalani, dalam rapat koordinasi pengawasan dan sinergi pelaksanaan MBG di Gedung Auditorium J.E. Tatengkeng, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan tersebut mengusung tema Penguatan Kolaborasi Pengawasan dan Optimalisasi Pelaksanaan Program dengan melibatkan unsur Kejaksaan, penanggung jawab sekolah, kader Posyandu, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Padalani menjelaskan, MBG merupakan program prioritas Presiden yang membutuhkan pengawalan agar pelaksanaannya sesuai aturan dan tujuan pemerintah.
Melalui fungsi intelijen, Kejaksaan turut berperan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk memastikan program pemenuhan gizi tersebut berjalan secara akuntabel.
Anggaran MBG Harus Sesuai Peruntukan
Salah satu perhatian utama Kejari Sangihe adalah penggunaan anggaran agar tidak menyimpang dari ketentuan maupun mengurangi hak penerima manfaat.
Padalani mengingatkan, setiap dana yang dialokasikan harus memberikan manfaat sesuai nilai yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi pemotongan ataupun penggelembungan anggaran.
Ia mencontohkan, apabila anggaran ditetapkan sebesar Rp10.000, nilai manfaat yang menjadi hak penerima harus benar-benar disalurkan sesuai ketentuan.
“Selain pengawasan penggunaan anggaran, Kejaksaan juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program, dengan membuka akses informasi kepada masyarakat agar proses penyelenggaraan dapat diketahui secara jelas,” ujarnya.
Masyarakat Didorong Ikut Mengawasi
Selain pengawasan keuangan, Kejari Sangihe meminta seluruh pihak penyelenggara membuka ruang komunikasi kepada masyarakat.
Warga diharapkan aktif menyampaikan pertanyaan, kritik, maupun masukan apabila menemukan hal yang belum jelas dalam pelaksanaan MBG.
Saluran komunikasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meminta penjelasan kepada pihak yang bertanggung jawab, termasuk SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah.
Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan program.
“Melalui pengawasan dan keterbukaan informasi, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi anak-anak penerima manfaat,” kata Kasi Intel Padalani.
Kolaborasi Jadi Kunci Keberhasilan MBG
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan peran aparat penegak hukum, sekolah, Posyandu, dan pengelola dapur MBG.
Sinergi antarpihak diharapkan mampu memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan kualitas pelayanan gizi tetap terjaga.
Pengawasan yang melibatkan berbagai unsur juga diharapkan membuat pelaksanaan MBG di Kepulauan Sangihe semakin transparan, efektif, dan sesuai dengan sasaran program.
Dengan demikian, manfaat anggaran negara tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar dirasakan oleh anak-anak yang menjadi penerima Makan Bergizi Gratis.***
