Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak ada kewajiban bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengurangi jumlah relawan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya alternatif perhitungan kebutuhan relawan berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap dapur. BGN menyatakan, perhitungan itu bukan aturan yang membatasi jumlah tenaga kerja, melainkan acuan bagi mitra untuk menyesuaikan kebutuhan operasional.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa setiap SPPG tetap dapat mempertahankan jumlah relawan yang dimiliki selama biaya operasional tidak melampaui pagu maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
“Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan. Kami hanya memberikan alternatif perhitungan kebutuhan relawan SPPG per hari berdasarkan jumlah penerima manfaat,” jelas Tysa di Jakarta, dikutip (10/11/2026).
Ia menegaskan, angka kebutuhan relawan yang disampaikan BGN bukan merupakan batas maksimal jumlah tenaga yang boleh bekerja di dapur SPPG. Dengan demikian, mitra masih diperbolehkan memiliki relawan lebih banyak dari angka acuan tersebut.
“Bagaimana jika jumlah relawan melebihi angka alternatif kebutuhan tadi? Tidak apa-apa asalkan biaya operasionalnya tidak melebihi pagu Rp3.000 per penerima manfaat per hari,” tegasnya.
Menurut Tysa, kebutuhan tenaga kerja perlu disesuaikan dengan skala pelayanan masing-masing dapur. Semakin banyak penerima manfaat yang dilayani, semakin besar pula kebutuhan tenaga relawan untuk mendukung kegiatan operasional.
BGN berharap penjelasan tersebut dapat memberikan pemahaman kepada mitra SPPG bahwa alternatif perhitungan relawan tidak dimaksudkan sebagai instruksi pengurangan tenaga kerja. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian kebutuhan tenaga dengan kapasitas pelayanan serta batas biaya operasional yang telah ditetapkan.
