Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mendorong penguatan sistem distribusi bahan pangan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memangkas rantai pasok agar proses penyaluran lebih efisien, biaya distribusi terkendali, dan petani maupun peternak memperoleh keuntungan yang layak.
Menurut Sudaryono, rantai distribusi yang terlalu panjang berpotensi meningkatkan biaya sehingga berdampak terhadap harga bahan pangan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan hubungan antara produsen dan pengguna produk pangan dapat berlangsung lebih dekat, cepat, serta transparan.
Hal tersebut disampaikan Sudaryono saat menghadiri Expo Innofood Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pada Rabu (11/11). Kegiatan yang untuk pertama kalinya digelar tersebut diikuti hampir 60 peserta dari berbagai sektor industri pangan.
Pameran tersebut menghadirkan beragam produk, inovasi, dan teknologi, mulai dari benih, alat dan mesin pertanian, teknologi pengolahan, hingga produk susu, ikan, dan daging.
Sudaryono atau Mas Dar menjelaskan, pelaksanaan MBG harus memiliki keterkaitan erat dengan sektor produksi pangan nasional. Dengan demikian, kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut dapat diserap langsung dari hasil produksi petani, peternak, dan nelayan dalam negeri.
Ia menilai, keterlibatan terlalu banyak perantara dalam proses distribusi dapat menyebabkan biaya semakin tinggi. Oleh sebab itu, akses pasar bagi produsen lokal perlu diperkuat agar hasil produksi mereka dapat tersalurkan secara lebih efektif.
“Bagaimana antara pertanian dengan MBG ini betul-betul bisa dekat. Tidak perlu ada tengkulak atau makelar di tengah. Kita ingin petaninya senang, peternaknya mendapatkan keuntungan, dan MBG-nya memperoleh bahan pangan dengan kualitas yang baik,” tegas Sudaryono.
Ia menekankan bahwa sistem rantai pasok harus memberikan keuntungan yang seimbang bagi seluruh pihak. Produsen sebagai pemasok bahan pangan harus mendapatkan nilai ekonomi yang pantas, sedangkan pembeli juga perlu memperoleh harga yang wajar.
“Prinsipnya, rantai ini tidak boleh terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, biayanya juga tinggi. Kalau bisa lebih cepat dan harus bisa dikontrol. Yang memproduksi harus untung, kemudian yang membeli juga tidak boleh rugi. Di situlah peran negara,” jelasnya.
Menurut Mas Dar, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola distribusi berjalan secara efisien dan terkendali. Penguatan sistem tersebut juga dibutuhkan agar peningkatan kebutuhan bahan pangan untuk MBG tidak justru menambah beban biaya akibat distribusi yang kurang efektif.
Selain pembenahan rantai pasok, Sudaryono menilai kegiatan pameran pangan seperti Expo Innofood HKTI dapat membantu mempertemukan produsen dengan calon pembeli maupun pengguna produk.
Melalui kegiatan tersebut, para pelaku usaha dapat memperoleh informasi mengenai berbagai produk dan teknologi pangan, mengenali sumber pemasok, membandingkan harga, serta membangun hubungan bisnis secara langsung.
Pameran ini menghadirkan hampir 60 peserta yang mewakili beragam bidang dalam ekosistem pangan. Kehadiran mereka diharapkan membuka peluang kolaborasi antara sektor produksi, pengolahan, dan distribusi.
Sudaryono optimistis, keterhubungan yang semakin kuat antara pemerintah, petani, peternak, nelayan, dan industri pangan akan mendukung keberlanjutan pelaksanaan MBG.
Dengan rantai pasok yang lebih pendek, efisien, dan transparan, program tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas bahan pangan sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
Pada akhirnya, MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung pertumbuhan anak-anak Indonesia, tetapi juga memperkuat ekosistem pangan nasional serta mendorong pemerataan aktivitas ekonomi hingga ke wilayah perdesaan.
