Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi kapasitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui mekanisme grading atau penilaian fasilitas. Evaluasi ini dapat berdampak pada penyesuaian, termasuk pengurangan jumlah penerima manfaat yang dilayani apabila kapasitas dapur dinilai belum memadai.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa penilaian dilakukan untuk memastikan jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap SPPG sesuai dengan kemampuan sarana dan prasarana yang tersedia. Langkah tersebut juga bertujuan menjaga kualitas makanan serta keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penilaian akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, BGN menyasar SPPG di Pulau Jawa yang telah melayani sedikitnya 2.500 penerima manfaat. Wilayah tersebut diprioritaskan karena memiliki konsentrasi dapur MBG yang relatif tinggi.
“Grading ini dilakukan untuk memastikan setiap SPPG melayani penerima manfaat sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana yang dimiliki. Penilaian tidak hanya melihat jumlah makanan yang diproduksi, tetapi juga kesiapan fasilitas dapur yang berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan pangan,” ujar Tysa, Selasa (10/11/2026).
Kompor dan Chiller Jadi Aspek Penilaian
Menurut Tysa, salah satu aspek utama dalam penilaian adalah ketersediaan dan kelayakan fasilitas pendukung operasional dapur. Peralatan seperti kompor dan chiller menjadi bagian penting untuk mengukur kemampuan SPPG dalam mengolah sekaligus menyimpan makanan secara aman.
Dengan demikian, SPPG yang memiliki fasilitas terbatas perlu menyesuaikan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Volume produksi makanan tidak boleh melebihi kapasitas riil fasilitas dapur.
“Sebagai contoh, apabila sebuah SPPG hanya memiliki jumlah kompor yang terbatas atau kapasitas chiller yang lebih kecil, maka jumlah penerima manfaat yang dilayani juga perlu disesuaikan. Prinsipnya, kapasitas pelayanan harus sebanding dengan kemampuan fasilitas dapur agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga,” jelasnya.
Proses penilaian akan ditetapkan oleh BGN Pusat melalui pemantauan langsung ke masing-masing SPPG. Hasil grading nantinya menjadi dasar evaluasi untuk menentukan kapasitas pelayanan setiap dapur berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Tysa menambahkan, evaluasi tersebut diharapkan membuat penyelenggaraan MBG berjalan lebih efektif, profesional, dan tepat sasaran. Penyesuaian kapasitas juga diperlukan agar distribusi makanan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat dan kemampuan operasional setiap SPPG.
“Melalui mekanisme grading, BGN terus memperkuat pengawasan dan tata kelola SPPG agar pelaksanaan Program MBG tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga mengutamakan kualitas layanan serta keamanan pangan,” katanya.
