MATARAM – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan penyesuaian anggaran operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak diikuti pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap relawan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Regional BGN Wilayah NTB, Eko Prasetyo, menyatakan hingga Rabu (11/11/2026) belum ada laporan PHK relawan akibat perubahan skema insentif bagi mitra penyelenggara MBG.
“PHK sih tidak ada. Jadi lebih kepada fleksibel tadi, pihak mitra bisa mengatur siapa yang masuk hari Senin, siapa yang masuk hari Selasa. Tergantung polanya,” ujar Eko di Mataram, Rabu (11/11/2026).
Menurut Eko, perubahan pengaturan anggaran membuat mitra dan kepala SPPG memiliki keleluasaan dalam menentukan jumlah relawan yang bertugas setiap hari.
Jadwal Relawan MBG Bisa Diatur Bergiliran
Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah sistem kerja bergilir atau shift agar kebutuhan tenaga operasional tetap terpenuhi tanpa membebani anggaran.
Pengaturan jadwal tersebut menjadi kewenangan mitra yayasan bersama kepala SPPG dan relawan melalui kesepakatan para pihak.
BGN menilai mekanisme ini dapat menjadi jalan tengah untuk mempertahankan keberlangsungan pekerjaan relawan di tengah penyesuaian biaya operasional.
“Kami berharap tidak ada yang dirumahkan. Mereka sudah berjuang dari awal. Harapannya tetap bekerja dan pihak SPPG sebagai penengah bisa mencari solusi terbaik bagi mitra maupun relawan,” ujarnya.
Anggaran Rp3.000 per Penerima Manfaat Harus Efisien
Eko menjelaskan, pengelolaan biaya operasional sebesar Rp3.000 per penerima manfaat harus dilakukan secara optimal, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji relawan.
Besaran kebutuhan tenaga kerja juga harus disesuaikan dengan kapasitas pelayanan masing-masing dapur SPPG.
BGN menilai dapur yang melayani 1.000 penerima manfaat tidak seharusnya memiliki kebutuhan tenaga kerja yang disamakan dengan fasilitas berkapasitas 3.000 penerima manfaat.
Karena itu, penentuan jumlah relawan perlu mengacu pada petunjuk teknis (juknis) BGN agar penggunaan anggaran negara lebih proporsional.
BGN Pertimbangkan Nasib dan Kualitas Pelayanan
Terkait kemungkinan munculnya keberatan dari relawan akibat perubahan pola kerja, BGN menyatakan tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, keputusan teknis mengenai pembagian jadwal dan kebutuhan tenaga kerja berada di tangan mitra serta pengelola masing-masing SPPG.
BGN juga memastikan efisiensi anggaran diharapkan tidak berdampak terhadap mutu makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat MBG.
Masukan dari asosiasi dan berbagai pihak terkait akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan komposisi tenaga kerja yang ideal.
Penghematan Anggaran di NTB Belum Dihitung
Meski penyesuaian anggaran diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, BGN Regional NTB belum memiliki perhitungan khusus mengenai total penghematan yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.
Dengan demikian, fokus pelaksanaan kebijakan saat ini tidak hanya pada pengendalian biaya, tetapi juga menjaga keberlangsungan pekerjaan relawan dan kualitas layanan makanan bergizi di NTB.***
